• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Buku  

HUKUM KEPAILITAN : ANALISIS DALAM HUKUM KELUARGA DAN HARTA KEKAYAAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  054128	346.078 Ikh H.1	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad (Dipati Ukur 35, Rak 5/kanan)	Tersedia
  054285	346.078 Ikh H.2	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad (Dipati Ukur 35, Rak 5/kanan)	Tersedia
  054286	346.078 Ikh H.3	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad (Dipati Ukur 35, Rak 5/kanan)	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	ANALISIS DALAM HUKUM KELUARGA DAN HARTA KEKAYAAN
  No. Panggil	346.078 Ikh H.3
  Penerbit	CV. Keni Media : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xii, 258 hlm.; 13.5 x 21 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	978-602-98456-6-2
  Klasifikasi	346.078
  Tipe Isi	text
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	Cet. Ke-2, November 2018
  Subyek	Harta Kekayaan Keluarga
  Info Detil Spesifik	xii, 258 hlm.; 13.5 cm x 21 cm
  Pernyataan Tanggungjawab	CV. Keni Media

• Karya tulis ini mengupas analisis hukum terkait dengan tujuan dari perkawinan di samping untuk melanjutkan keturunan dan membentuk sebuah keluarga . Dalam suatu perkawinan biasanya suami istri bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan. Bekerja saja kadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga memaksa suami atau istri harus melakukan upaya lain untuk menambah penghasilan mereka. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan pinjaman ke Lembaga Keuangan atau kepada orang perorangan. Kadang-kadang karena suatu alasan tertentu utang tersebut tidak bisa terbayarkan sehingga mengakibatkan salah satu pihak, suami atau istri dinyatakan pailit. Dalam keadaan tersebut terdapat tanggung jawab suati atau istri terhadap utang-utang yang dibuat selama perkawinan berlangsung apabila salah satu pihak dinyatakan pailit serta dibahas kedudukan harta bawaan dari suami atau istri apabila harta bersama tidak mencukupi untuk membayar utang yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.