• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  139/2020	139/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	139/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	xiii, 122 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pajak, Penyidikan, Tindak Pidana
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pajak sebagai penopang utama kemampuan finansial negara memiliki permasalahan berupa terjadinya tindak pidana pajak. Penyidikan tindak pidana pajak oleh PPNS Ditjen Pajak memiliki kendala yaitu kedudukan antara PPNS Ditjen Pajak dengan pihak lain seperti Korwas dan kejaksaan pada kasus Mobile 8 yang berpotensi adanya tumpang tindih dan berpengaruh pada pelaksanaan kewenangan PPNS Ditjen Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas bagaimanakah kedudukan PPNS Ditjen Pajak dengan pihak lain dalam penyidikan tindak pidana pajak serta pelaksanaan kewenangannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menganalisis permasalahan yang ada dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dengan teori hukum dan praktek pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan kedudukan antara PPNS Ditjen Pajak dengan Korwas diakibatkan adanya perbedaan tugas Korwas pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan KUHAP apabila dimaknai secara verbatim. Namun, dengan menggali pada tataran praktik dan hukum positif lainnya yaitu PP dan Peraturan Kapolri, maka masalah kedudukan tersebut dapat menjadi jelas. Pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana pajak pada praktiknya memilki kendala dalam hal penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan yang disebabkan kurangnya sarana dan pra sarana.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.