• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR NOMOR 7/PDT.SUS-BPSK/2019/PN.BSK TERHADAP KASUS PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ATAS KETIDAKABSAHAN WEWENANG DARI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA BUKITTINGGI

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  011/2021	011/2021	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	011/2021
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2021
  Deskripsi Fisik	xiv, 96 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• danya aturan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, POJK Perlindungan Konsumen dan POJK LAPS di Sektor Jasa Keuangan menimbulkan disharmonisasi hukum peraturan lainnya yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Pada praktiknya terdapat beberapa kekeliruan oleh pihak konsumen maupun pelaku usaha dalam memilih lembaga mana yang akan berwenang untuk menyelesaikan sengketa diantara keduanya tanpa melihat dan memahami terlebih dahulu permasalahan yang sedang terjadi, seperti sengketa antara PT. Astra Sedaya Finance dengan Sustriyanis terkait Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Hak Tanggungan maupun Jaminan FIdusia. Terdapat metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dengan bentuk penelitian kepustakaan, membahas penggunaan norma hukum secara tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal serta lainnya sebagai bahan pendukung penelitian. Penelitian ini juga menggunakan deksriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian melalui bahan yang telah terkumpul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bukittinggi dan Pengadilan Negeri Batusangkar dinilai merugikan PT. Astra Sedaya Finance sehingga untuk menangguhkan putusan tersebut maka dapat dilakukan upaya hukum biasa yakni banding kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Barat. LAPS yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan juga dapat menjadi penengah sebagai bentuk mekanisme penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.