• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK TERHADAP PPAT DAN KREDITOR DALAM HAL TERJADI PERUBAHAN DATA SERTIFIKAT TANAH OLEH BPN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  017/2021	017/2021	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	017/2021
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2021
  Deskripsi Fisik	xiv, 154 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pada Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 5 Tahun 2020 (Permen ATR No. 5/2020), mengatur bahwa seluruh dokumen yang akan diajukan untuk pendaftaran hak tanggungan elektronik (HT-el) harus melampirkan surat keabsahan dokumen sebagai bentuk pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap keotentikan dokumen terkait. Pada praktiknya, masih terdapat sertifikat tanah yang tidak valid dengan database Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada saat verifikasi berkas pendaftaran HT-el. Padahal sebelum dilakukan pendaftaran, PPAT telah melakukan finalisasi pemeriksaan dan sertifikat tersebut terdaftar. Penulis bermaksud untuk meneliti sampai di mana pertanggungjawaban BPN maupun PPAT pada surat keabsahan dokumen terhadap perubahan data sertifikat tanah oleh BPN serta dampaknya terhadap hak kebendaan Kreditor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didasari pada data sekunder dengan melakukan dua tahap penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui pengumpulan bahan dari PPAT dan Kementerian Angraria dan Tata Ruang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan analisis data dilakukan dengan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menentukan bahwa kelalaian transformasi data sertifikat tanah yang dilakukan BPN dikenakan pertanggungjawaban administratif untuk melakukan pemulihan data serta asas droit de preference pada Kreditor tidak terpenuhi sehingga tidak dapat diperolehnya hak preferen karena pendaftarannya batal

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.