• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

MEMORANDUM HUKUM BAGI LEMBAGA PENYIARAN SWASTA TELEVISI DALAM UJI MATERIAL PASAL 1 ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  023/2021	023/2021	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	023/2021
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2021
  Deskripsi Fisik	xv, 76 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Penyiaran merupakan salah satu cara kegiatan untuk menyebarkan informasi. Kegiatan penyiaran sendiri salah satunya menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Namun, kegiatan penyiaran pada saat ini tidak terbatas pada penyiaran yang dilakukan melalui spektrum frekuensi radio seperti dalam Pasal 1 Angka 2 UU Penyiaran, akan tetapi sekarang sudah dapat melalui jaringan internet seperti yang dilakukan oleh Layanan Over The Top (OTT). UU Penyiaran dianggap sudah usang dan penerapan dari Pasal 1 Angka 2 ini menimbulkan kerugian konstitusional sehingga iNews TV dan RCTI sebagai LPS memohonkan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Perkara ini dikaji menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Data primer di dapatkan dari Mahkamah Konstitusi. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer yang diantaranya merupakan UUD 1945, UU Penyiaran, UU Telekomunikasi, UU ITE, serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa iNews dan RCTI telah memenuhi kualifikasi syarat kerugian konstitusional akibat berlakunya suatu undang-undang menurut Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. iNews dan RCTI memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang dalam memutuskan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 sesuai amanat kontitusi. Serta menjadikan pengujian UU Penyiaran ini sebagai momentum konvergensi peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi, informasi, dan penyiaran.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.