• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT MELALUI FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) YANG TIDAK LAYAK HUNI DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  032/2021	032/2021	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	032/2021
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Jatinangor Sumedang., 2021
  Deskripsi Fisik	x, 157 hal
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	032/2021
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	rumah subsidi, pembiayaan perumahan, KPR FLPP.
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Rumah sebagai salah satu kebutuhan utama manusia merupakan cerminan kesejahteraan dan kemampuan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini yang menjadi isu utama dalam permasalahan perumahan di Indonesia adalah isu backlog dalam skala nasional. Cita-cita pemerintah Indonesia untuk menghadirkan hunian layak huni yang terjangkau oleh MBR dalam prakteknya belum dapat diwujudkan seutuhnya. Perumahan bersubsidi yang diperuntukkan bagi MBR tersebut masih banyak yang tidak memenuhi standar layak huni jika dibandingkan dengan aturan tertulis. Hal ini disebabkan oleh kurang ketatnya pengawasan dari pemerintah dan lemahnya komitmen pengembang perumahan untuk memenuhi hak MBR mendapatkan perumahan yang layak, aman, dan nyaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji implementasi standar perumahan rakyat yang layak huni serta perlindungan hukum bagi MBR selaku pembeli perumahan bersubsidi. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah menekankan penelitian pada data kepustakaan atau data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara terhadap narasumber yang terkait. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perumahan bersubsidi yang menjadi objek penelitian tidak memenuhi standar layak huni karena tidak terpenuhinya prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai aspek yang disyaratkan oleh peraturan terkait. Pengembang perumahan harus melengkapi fasilitas yang belum terpenuhi untuk memenuhi hak MBR dalam mendapatkan rumah subsidi yang layak huni.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.