• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN PATEN VAKSIN COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN KEPENTINGAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  035/2021	035/2021	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	035/2021
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Jatinangor Sumedang., 2021
  Deskripsi Fisik	xvi, 90 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	035/2021
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Paten, Vaksin, Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kemunculan pandemi COVID-19 di akhir tahun 2019 membuat beberapa negara harus bersiap mengontrol ekonomi dan tentunya virus itu sendiri. Selain mencegah dengan sering muncuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, salah satu cara memutus mata rantai COVID-19 adalah dengan memanfaatkan produk farmasi seperti vaksin. Adanya sistem perlindungan kekayaan intelektual pada rezim paten sempat dikatakan dapat menghalangi pendistribusian vaksin COVID-19. Mendapatkan tingkat kesehatan tertinggi adalah hak warga negara sebagaimana hak asasi manusia diatur. Sulitnya mendapatkan vaksin COVID-19 bagi negara berkembang dan negara belum berkembang, maka pemanfaatan pelaksanaan paten oleh pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan masalah ini. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap pembaca mengerti bagaimana perlindungan hak eksklusif pada pemanfaatan pelaksanaan paten oleh pemerintah atas kepentingan masyarakat. Penulis melakukan penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian juga dilakukan dengan mendatangi instansi terkait dan penelitian secara virtual dikarenakan keadaan pandemi yang mengharuskan adanya physical distancing. Perlindungan paten juga berarti membuka paten kepada negara dan tunduk kepada kepentingan masyarakat. Hal ini tidak dapat dipandang sebelah mata karena justru pendaftaran paten dapat membantu membuat inventor atau pemegang paten mendapatkan hak ekonominya secara penuh. Maka kebijakan pelaksanaan paten oleh pemerintah harus dapat dilihat sebagai daya tarik inventor atau pemegang paten agar mau berinvestasi dan mendaftarkan patennya di Indonesia guna mempercepat distribusi vaksin juga memanfaatkan hak ekonomi bagi pemegang paten

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.