• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS PERSYARATAN PEMINJAMAN UANG PEER TO PEER (P2P LENDING) DIKAITKAN DENGAN PRINSIP CUSTOMER DUE DILIGENCE BERDASARKAN POJK NO. 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  002/2022	002/2022	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	002/2022
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Jatinangor Sumedang., 2022
  Deskripsi Fisik	xi, 105hal
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kegiatan pinjam-meminjam uang yang dilakukan oleh Penyelenggara Peer-to-Peer Lending telah mendominasi di masyarakat, terutama bagi pendirian dan ekspansi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini didasari oleh kemudahan persyaratan pengajuan dan fleksibilitas pinjaman pada Peer-to-Peer Lending. Problematika yang terjadi pada Peer-to-Peer Lending ialah peningkatan isu gagal bayar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik mitigasi risiko pada persyaratan peminjaman uang Peer-to-Peer Lending dan mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penerapan prinsip Customer Due Diligence di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif, yakni meneliti data sekunder atas permasalahan yang diangkata, berupa peraturan perundang-undangan, literatur, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi risiko pada peminjaman uang berbasis Peer-to-Peer Lending di Indonesia dilakukan dengan prosedur Customer Due Diligence. Mitigasi risiko tersebut tercermin pada persyaratan peminjaman uang pada tahap PraPersetujuan Perjanjian yang mengandung unsur-unsur the five c’s of credit, proses credit scoring dan credit grading. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap mitigasi risiko tersebut dilakukan dengan memantau rekam jejak kredit dengan 3 cara, yaitu offsite, Market Conduct (Semi SRO), dan onsite, serta kerangka koordinasi dengan Satgas Waspada Investasi guna memberantas Penyelenggara beroperasi bertentangan dengan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI serta peraturan implementasi lainnya.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.