• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Penjualan Harta Warisan Tanpa Adanya Salah Satu Ahli Waris Yang Dinyatakan Hilang (afwezigheid) Dalam Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PN Pbr Berdasarkan Hukum Perdata

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  003/2022	003/2022	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	003/2022
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Jatinangor Sumedang., 2022
  Deskripsi Fisik	xiii, 97 hal
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kematian seseorang mempunyai akibat bagi dirinya sendiri juga keluarganya. Timbul pula akibat hukum secara otomatis, yaitu adanya ahli waris. Dalam pembagian warisan sering terjadi permasalahan salah satunya ahli waris dalam keadaan tidak hadir seperti kasus pada Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PN Pbr., namun putusan tersebut dapat dikatakan mencederai ketentuan terkait keadaan tidak hadir. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah pertimbangan hakim pada kasus orang dalam keadaan tidak hadir dan perlindungan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yang meneliti data dengan melakukan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan metode analisis data secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terkait dengan keadaan tidak hadir yang diatur dalam KUHPerdata tetap harus tunduk terhadap ketentuannya karena hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur keadaan tidak hadir, artinya bahwa Pasal 463 dan Pasal 467 KUHPerdata tetap berlaku dan tentunya tidak boleh dilanggar. Adanya konsep perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak hadir akibat hukumnya setelah ahli waris diketahui hadir kembali, ahli waris pengganti wajib mengembalikan semua harta warisan yang diterima berdasarkan ketentuan Pasal 482 KUHPerdata namun jika ahli waris pengganti tidak memberikan semua haknya kembali maka perlindungan hukumnya ia dapat mengajukan tuntuntan gugatan ke pengadilan sesuai Pasal 482 KUHPerdata namun jika kembali pulang setelah melampaui 30 tahun sejak keputusan hakim maka ahli waris hanya dapat menuntut kembali barangbarang yang telah di pindah tangankan sesuai Pasal 486 KUHPerdata

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.