• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PELAKSANAAN PERKAWINAN BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN TANPA DISPENSASI KAWIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  008/2022	008/2022	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	008/2022
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Jatinangor Sumedang., 2022
  Deskripsi Fisik	xviii, 159 hal
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perkawinan Bawah Umur
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Perkawinan bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang belum cukup usia minimal kawin sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita. Akan tetapi terhadap usia minimal kawin masih bisa dilakukannya suatu penyimpangan yang dikenal dengan sebutan dispensasi kawin, diartikan sebagai izin kawin bagi seseorang yang belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Diketahui pada tahun 2020 terdapat 330.000 perkawinan anak yang tidak mempunyai dispensasi kawin. Oleh karenanya tujuan dari penelitian adalah memahami dan menentukan mengenai status hukum dari perkawinan bawah umur yang dilakukan tanpa dispensasi kawin dan perlindungan hukum bagi perempuan yang melaksanakan perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan meneliti data sekunder yang mencakup bahan hukum primer yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder yakni kepustakaan terkait yang akan memberikan penjelasan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan bawah umur yang dilakukan tanpa dispensasi kawin status hukumnya adalah perkawinan bawah tangan yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan, dengan itu perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum, pengakuan hukum, dan perlindungan hukum. Perlindungan dan upaya yang dapat diberikan kepada korban perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin khususnya perempuan adalah dengan cara dicatatkannya perkawinan tersebut, akan tetapi sebelum dicatatkan pada instansi yang berwenang, terlebih dahulu diajukan sebuah itsbat nikah atau pengesahan perkawinan ke pengadilan, dengannya perkawinan dapat diakui secara hukum. Melihat hal tersebut, disarankan bagi penegak hukum dan pemerintah untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin tidak terjadi, serta masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya bahwa praktik tersebut sangat merugikan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.