• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

IMPLIKASI PEMBERHENTIAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEWAKILI PERSEROAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  020/2022	020/2022	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	020/2022
  Penerbit	Fakultas Hukm Unpad : Jatinangor Sumedang., 2022
  Deskripsi Fisik	x, 114 hal
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Peran Direksi sangat besar demi membuat Perseroan tetap berkembang. Direksi adalah organ yang menjalankan tugas sebagai pengurus Perseroan. Direksi dapat saja tidak melaksanakan kewajibannya namun hal ini dapat mengakibatkan benturan kepentingan antar pemegang saham dalam Perseroan. Dewan Komisaris dapat menindak Direksi atas sikapnya tersebut. Praktik di lapangan menunjukan bahwa setelah Dewan Komisaris melakukan pemberhentian sementara terhadap Direksi, timbul sengketa yakni Direksi menolak keabsahan pemberhentian sementara yang diputuskan oleh rapat Dewan Komisaris dengan alasan tidak didahuluinya persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan, sehingga menurut Direksi, keputusan Dewan Komisaris tidak memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya, Direksi masih melakukan tindakan mewakili Perseroan kepada pihak ketiga yaitu membatalkan transaksi tagihan Perseroan sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi Perseroan. Tujuan dalam penelitian ini adalah Pertama, untuk mendeskripsikan akibat hukum terhadap tindakan Direksi yang tidak membuat Daftar Khusus Pemegang Saham. Kedua, kekuatan mengikat dari keputusan pemberhentian Direksi oleh Dewan Komisaris dan akibat hukum terhadap tindakan Direksi mewakili Perseroan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode yuridis normatif, penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Tahap penelitiannya terdiri dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis data secara yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil sebagai berikut: Pertama, tindakan Direksi yang tidak mengadakan Daftar Khusus Pemegang Saham bertentangan dengan prinsip fiduciary duty, sehingga memiliki akibat hukum Direksi dapat dipecat dari jabatannya. Kedua, tidak terdapat limitasi terhadap Dewan Komisaris untuk memperoleh izin terlebih dahulu dari seluruh pemegang saham dalam memberhentikan Direksi, sehingga pemberhentian yang dilakukan Dewan Komisaris secara sementara disertai alasan dengan melakukan pelimpahan wewenang kepada Rapat Umum Pemegang Saham adalah memiliki kekuatan hukum mengikat, Direksi memiliki hak jawab pada forum Rapat Umum Pemegang Saham dan tindakan mewakili Perseroan oleh Direksi pasca pemberhentian melalui Dewan Komisaris melanggar prinsip Corporate Opportunity, sehingga akibat hukum dari tindakan tersebut menjadi batal demi hukum dan Direksi dikenakan tanggung jawab pribadi.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.