• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KERTAMUKTI MENUJU DESA MANDIRI DAN SEJAHTERA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  022/2022	022/2022	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	022/2022
  Penerbit	Fakutas Hukum Unpad : Jatinangor Sumedang., 2022
  Deskripsi Fisik	xi,99 halaman
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	: BUMDES, Pengisian Jabatan, GCG.
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa yang berguna untuk meningkatkan perekonomian di desa. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) didalam pengisian jabatan dan pengelolaan BUMDES dalam penerapannya akan berdampak pada desa yang mandiri dan sejahtera dikarenakan BUMDES masih belum dapat mensejahterakan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini guna mengetahui pengaruh pengisian jabatan serta pengelolaan didalam BUMDES guna meningkatkan perekonomian di desa. Metode pendekatan yang dipakai metode yuridis normatif yaitu mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu melakukan wawancara secara lisan dengan informan BUMDES Kertamukti, yang selanjutnya hasil wawancara tersebut dianalisa dengan memperhatikan aspek hukum positif yang dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara umum untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Analisis yang dilakukan, bahwasannya pengisian jabatan di BUMDES Kertamukti tidak sesuai dengan prinsip GCG karenannya belum ada alur kerja dari pengurus BUMDES dan direktur terdahulu BUMDES Kertamukti selaku suami Kepala Desa Mangunkerta yang mana hal tersebut dapat memunculkan kepentingan pribadi sehingga sehingga secara GCG penerapannya belum sesuai. Pengelolaan BUMDES Kertamukti dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, peran dari pemerintahan supradesa (Pemerintahan pusat, Pemerintahan provinsi, ataupun Pemerintahan Kabupaten/ Kota) penerapan fungsinya sebagai pengembangan BUMDES dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) belum berjalan sebagaimana yang seharusnya.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.