• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KEABSAHAN PERKAWINAN DENGAN PENETAPAN WALI ADHAL DIHUBUNGKAN ASAS-ASAS PERADILAN AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  024/2022	024/2022	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	024/2022
  Penerbit	Fakultas HukumUnpad : Jatinangor Sumedang., 2022
  Deskripsi Fisik	xii,124 halaman
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Persyaratan perkawinan harus dipenuhi oleh calon mempelai sebelum perkawinan namun ketika tidak memenuhi syarat salah satunya penolakan dari wali nikah yang disebut hukum Islam wali adhal maka tidak dapat dilakukan pencatatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum tentang keabsahan perkawinan wali adhal menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Serta bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terlaksananya asas-asas Peradilan Agama dalam penetapan wali adhal pada praktik proses penyelesaian serta pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Bogor. Metode dalam skripsi ini adalah pendekatan hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Tahapan pengumpulan data pertama dengan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan sumber hukum, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur lainnya. Tahapan pengumpulan data kedua adalah studi lapangan berupa wawancara dengan Panitera dan Hakim di Pengadilan Agama Bogor, Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Selatan dan Ulama di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor. Berdasarkan hasil penelitian pertama menunjukan pencatatan perkawinan dengan penetapan wali adhal yang dikabulkan oleh hakim adalah sah dimata hukum Islam. Dalam Undang-Undang Perkawinan pencatatan sah namun wali nikah belum diatur. Hasil penelitian kedua menyatakan Penetapan Nomor 0242/ Pdt.P/2017/PA.Bgr dan Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bgr sudah inkrah karena hakim di Pengadilan Agama Bogor telah melakukan pertimbangan melalui asas-asas relevan dari UU Peradilan Agama dalam penetapan wali adhal yaitu asas personalitas ke-Islaman, asas legalitas, asas equality dan asas hakim aktif memberi bantuan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.