• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) OLEH PENGADILAN TERKAIT ULTRA PETITA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2006

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  025/2022	025/2022	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	025/2022
  Penerbit	Fakutas Hukum Unpad : Jatinangor Sumedang., 2022
  Deskripsi Fisik	x,113 halaman
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di BPSK salah satunya adalah melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa tersebut bertujuan untuk menuntut adanya ganti rugi akibat kerugian yang diderita dalam menggunakan barang dan/atau memanfaatkan jasa. Permasalah yang muncul dalam tugas akhir ini, majelis arbitrase memutuskan sengketa kontrak yang bukan merupakan kewenangan BPSK. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui akibat dari putusan arbitrase di BPSK yang memutuskan sengketa kontrak dan untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan para pihak akibat pembatalan putusan arbitrase BPSK yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Penulisan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh arbitrase BPSK terkait sengketa kontrak dapat diajukan keberatan karena hal tersebut tidak sesuai dengan kompetensi BPSK dalam memutuskan sengketa. Putusan tersebut dapat dikatakan melebihi tuntutan atau bersifat ultra petita. Selain itu upaya hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen adalah dengan mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri karena permasalahan tersebut menyangkut permasalahan kontrak yang merupakan bagian dari hukum perdata.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.