Detail Cantuman

Image of Peran Pemerintah daerah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pengembangan UMKM

Skripsi  

Peran Pemerintah daerah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pengembangan UMKM


Penelitian ini berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan
Ekonomi Melalui Pengembangan UMKM (Studi pada Dinas Koperasi ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    170410080200320 ARI 12/2015Perpustakaan Fisip Unpad (4)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
  • Perpustakaan
    Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    320 ARI 12/2015
    Penerbit FISIP Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    -
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    320 ARI 12/2015
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Penelitian ini berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan
    Ekonomi Melalui Pengembangan UMKM (Studi pada Dinas Koperasi Perindustrian
    dan Perdagangan Kota Sukabumi pada tahun 2012)”. Penelitian ini dilatarbelakangi
    oleh kurang menyeluruhnya perkembangan UMKM di kota Sukabumi. Permasalahan
    yang diangkat adalah bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan UMKM itu
    sendiri di kota Sukabumi. Peran pemerintah itu digambarkan melalui pelaksanaan
    regulasi, fasilitasi, dan katalisasi terhadap UMKM di kota Sukabumi.
    Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan
    menggunakan teknik purposive (secara sengaja) dalam penentuan informannya. Datadata
    bersumber dari studi pustaka, studi lapangan melalui observasi dan wawancara.
    Berdasarkan hasil penelitian, pengimplementasian regulasi dalam
    pengembangan UMKM di kota Sukabumi masih mengalami banyak kendala,
    dikarenakan bahwa dinas sendiri belum memiliki peraturan khusus yang melingkupi
    permasalahan mengenai UMKM. Pada peran fasilitasi, Fasilitas yang diberikan oleh
    pemerintah Kota Sukabumi ini selama ini sudah baik walaupun belum menyeluruh.
    Hal ini dikarenakan pemerintah kota bekerjasama dengan pemerintah daerah baik di
    kecamatan maupun di kelurahan. Selain itu pemerintah bekerjasama dengan pihak
    dengan swasta untuk mengevaluasi hasil fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah
    Kota Sukabumi. Selanjutnya pada fungsi katalisasi, Pola pendampingan yang
    dilakukan oleh pemerintah sangat komprehensif. Hal ini bisa dilihat dari beberapa
    aspek pendampingan yang meliputi permodalan, manajemen, pemasaran dan
    teknologi. Namun para pelaku UMKM belum proaktif dalam memanfaatkan
    pendampingan yang dilakukan.
    Simpulan penelitian ini adalah peran pemerintah dalam pengembangan
    UMKM di kota Sukabumi sudah dijalankan dengan baik namun efeknya belum
    menyeluruh. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah perlu koordinasi dalam
    menjalakna regulasi, fasilitasi terfokus pada pelaku UMKM dan peningkatan
    7
    interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait, agar para pelaku
    UMKM dapat menjadi proaktif sehingga program-program pemerintah mengenai
    UMKM dapat berjalan sehingga menimbulkan peningkatan dalam pengembangan
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi