Skripsi
Evaluasi Kebijakan : studi tentang pelaksanaan program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bogor tahun 2015
Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya koperasi non-aktif di kabupaten Bogor. Akibatnya, perekonomian masyarakat cenderung bersifat ...
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 170410100118 320 SOP 69/2017 Perpustakaan Fisip Unpad Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan -
Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikJudul Seri -No. Panggil 320 SOP 69/2017Penerbit FISIP Unpad : ., 2017 Deskripsi Fisik xvi, 111 hlm.; 29,7 cm.Bahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 320Tipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab Sophan Kamajaya -
Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya koperasi non-aktif di kabupaten Bogor. Akibatnya, perekonomian masyarakat cenderung bersifat individualis, tidak berasaskan kekeluargaan, dan tidak bersifat gotong royong. Fokus permasalahan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian,dan Perdagangan Tahun 2015. Objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bogor dengan informan yang berasal dari beberapa instansi terkait seperti Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan perdagangan Kabupaten Bogor, DPRD Kabupaten Bogor, dan masyarakat pelaku Koperasi di Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodee deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, studi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi di Kabupaten Bogor Asean tahun 2015 belum optimal. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah pada tahun 2015 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan di Kabupaten Bogor sudah melaksanakan program peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi. Namun, tahapan yang dilaksanakan dalam program tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala yang perlu dicari solusi penyelesaiannya.
Kata kunci : Evaluasi Kebijakan, Pemerintah Daerah, Kelembagaan Koperasi.
-
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.