• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Kerja Sama Indonesia Dan Australia di Bidang Keamanan Maritim dalam Menangani Kasus People Smuggling

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Tidak ada salinan data

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	327 CLA 46/2016
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	327 CLA 46/2016
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Penyelundupan Manusia Lombok Treaty. Keamanan Maritim,
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Clara Uli Rebecca Damanik

• Penyelundupan manusia merupakan salah satu masalah bersama yang dihadapi Indonesia dan Australia. Hal ini diakibatkan oleh letak geografis kedua negara yang bertetangga. Australia dikenal sebagai surga bagi para pencari suaka sehingga menjadi negara tujuan utama praktek penyelundupan manusia. Sedangkan Indonesia merupakan negara transit praktek penyelundupan manusia yang menuju ke Australia. Praktek penyelundupan manusia mayoritasnya dilakukan melalui jalur perairan karena lebih sedikit pengamanan dibandingkan di wilayah daratan dan udara. Oleh karena itu tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis bagaimana kerja sama Indonesia dan Australia khususnya di bidang keamanan maritim dalam menangani kasus penyelundupan manusia yang melibatkan kedua negara dengan menggunakan teori keamanan maritim, people smuggling dan kerja sama keamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Australia memiliki perjanjian kerja sama keamanan kolektif bernama Lombok Treaty yang berjalan sejak tahun 2006. Termasuk di dalamnya adalah penanganan bersama masalah penyelundupan manusia oleh kedua negara melalui berbagai jenis bidang kerja sama keamanan. Kerja sama keamanan maritim kedua negara terlihat dari patroli keamanan laut yang telah berlangsung sejak tahun 2012. Namun demikian, pada kenyataannya kerja sama yang dilakukan kedua negara sangat bergantung pada kebijakan yang dikeluarkan Australia. Selain itu, ketiadaan Undang-Undang atau Peraturan di Indonesia yang mengatur tentang penyelundupan manusia juga merugikan posisi Indonesia yang menjadi negara transit atau tempat tinggal sementara para imigran dan pencari suaka yang sedang menunggu keputusan UNHCR. Kata kunci: Penyelundupan Manusia, Keamanan Maritim, Lombok Treaty.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.