• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Kinerja Anggota Legislatif Perempuan dalam Formulasi Kebijakan yang Berperspektif Gender : studi pada DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170410110007	320 ALI 29/2018	Perpustakaan Fisip Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 ALI 29/2018
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xviii, 106 hlm.; 29,7 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Alifa Dienar Isdayanti

• Penelitian ini membahas mengenai kinerja legislatif perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019. Banyaknya kasus ketidaksetaraan gender yang terjadi di tengah masyarakat menjadi latar belakang dari penelitian ini. Dari banyaknya ketidaksetaraan gender yang terjadi, korban terbanyak adalah perempuan mulai dari kasus kekerasan, perdagangan orang, dan lain sebagainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana anggota legislatif terutama anggota perempuan berperan aktif dalam pencegahan ketidaksetaraan gender dengan melihat sejauh mana mereka mengetahui dan mengerti mengenai kesetaraan gender ini. Dengan adanya keterwakilan perempuan di legislatif tentunya akan berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan terutama kebijakan yang berperspektif gender. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif jenis studi kasus pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan, berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa kinerja legislatif perempuan di DPRD Jawa Barat belum maksimal, hal tersebut dapat dinilai dari masih adanya anggota legislatif perempuan yang belum mengerti apa itu kesetaraan gender dan permasalahannya. Selain itu, belum dibahasnya raperda mengenai pengarusutamaan gender menjadi bukti bahwa permasalahan gender bukan kebijakan yang pengaturannya harus disegerakan atau diprioritaskan. Simpulan dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan kinerja responsivitas, reliabilitas, dan akuntabilitas masih belum sesuai dengan yang dirasakan masyarakat. Masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi bagi beberapa anggota yaitu mengenai kemampuan dan pemahaman tugas serta kinerja sebagai anggota legislatif. Kata kunci : Kinerja, Perempuan, Legislatif, Kesetaraan gender, DPRD Provinsi Jawa Barat.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.