• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Evaluasi Peratruran Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K3) (Studi Pada Penanganan Kegiatan Prostitusi Di Statsion Kereta Api Timur Kota Bandung)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170110090077	327 WIB 11/2015	Perpustakaan Fisip Unpad	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	327 WIB 11/2015
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	327 WIB 11/2015
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Evaluasi Perda (K3) Kota Bandung
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Skripsi ini merupakan hasil penelitian penulis mengenai “Evaluasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelanggaraan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K3) (Studi pada Penanganan Kegiatan Prostitusi di Stasiun Kereta Api Timur Kota Bandung). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena prostitusi yang terus berkembang, namun seolah tak terdeteksi oleh pemerintah setempat. Penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn, beliau mengungkapkan bahwa evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Kemudian, Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik yang terdiri dari : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Responsivitas, Perataan dan Ketepatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Sedangkan data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi dan wawancara kepada informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini. Dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive dan ditunjang dengan snow-ball. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa evaluasi Perda K3 secara teknis telah dilaksankan secara optimal sesuai dengan prosedur yang ada. Namun, kondisi aktual dilapangan tidak menggambarkan bahwa penerapan Perda K3 benar-benar mencapai hasil atau manfaat yang dinilai sesuai dengan kebutuhan seluruh elemen. Hal ini menggambarkan bahwa penerapan Perda K3 selama ini belum dirasakan tepat guna untuk memecahkan masalah. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar pemerintah membuat atau merancang peraturan yang secara khusus mengatur permasalahan prostitusi, karena perda K3 dinilai terlalu umum untuk mewadahi persoalan prostitusi di Kota Bandung.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.