• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Evaluasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 Tentang Pembatasan Operasional Hiburan Malam dalam Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kota Bandung Tahun 2014

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170410100042	320 HER 93/2015	Perpustakaan Fisip Unpad (Rak 4)	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 HER 93/2015
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 HER 93/2015
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Evaluasi Kebijakan Pemerintah
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Herma Listiani

• Penelitian ini berjudul Evaluasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 Tentang Pembatasan Operasional Hiburan Malam Dalam Penyelenggaraan Kepariwisataan Di Kota Bandung Tahun 2014. Penelitian ini berlatar belakang pada penerapan aturan Perda Kota Bandung No. 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan masih simpang siur dan dalam hal ini ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan penerapan operasional jam malam. Adapun tujuannya yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 Tentang Pembatasan Operasional Hiburan Malam Dalam Penyelenggaraan Kepariwisataan Di Kota Bandung Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode-metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan wawancara. Simpulan dari penelitian ini adalah Evaluasi kebijakan pemerintah mengenai Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 7 tahun 2012 tentang pembatasan operasional hiburan malam dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Bandung pada tahun 2014 merupakan respon dari pemerintah dalam menanggapi rekomendasi kepolisian yang menginginkan pembatasan operasional hiburan malam menjadi pukul 24.00. Dari simpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran yaitu lebih baik lagi jika pemerintah Kota Bandung atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan melalui kegiatan pengawasan.Selain itu Pihak Dinas sebaiknya memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pengelola tempat hiburan malam yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 7 tahun 2012. Agar tujuan dari kebijakan pemerintah semakin tercapai, dibutuhkan koordinasi yang lebih baik antara pihak-pihak di luar Dinas yang mendukung kebijakan tersebut. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan Pemerintah

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.