• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERATURAN WALIKOTA CIMAHI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOTA CIMAHI

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001140700420	651.3 Per i/R.17.213	Perpustakaan Pusat (REF.17.213)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	651.3 Per i/R.17.213
  Penerbit	Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung., 2014
  Deskripsi Fisik	vii,; 147 hlm,; 29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	651.3
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Karina Intan Permatasari

• Semenjak satu tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infonnasi Publik pada April- 2010, seluruh Badan Publik di Indonesia wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta seluruh instrumen pendukungnya. Kcta Cirnahi sendiri sudah mernbuat Peraturan Walikota Cimahi Nornor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Infcrmasi dan Dokumentasi di Kota Cimahi sebagai respcn terhadap kebijakan utamanya. Namun walaupun sudah diimplementasikan selama 3 tahun, pelaksanan kebijakan ini masih belum sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang KIP. Penelitian ini berusaha mengkaji dan menganalisis proses implementasi kebijakan keterbukaan infonnasi publik yang dibentengi oleh Peraturan Walikota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 dengan menggur..akan teori dari Charles O. Jones yang mernfckuskan pada aspek organisasi, aspek interpretasi dan aspek aplikasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif Wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber, yai:u PPID Kota Cimahi, Kepala Sub Bagian Humas, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, dan pelaksana teknis PPID di Kota Cimahi. Hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan temuan bahwa dalam aspek organisasi beberapa proses implernentasinya sudah dilaksanakan dengan cukup baik, yaitu pada tahapan desain organisasi dau struktur organisasi, pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan, recruiting dan staffing, hak wewenang dan kewajiban. Namun pacta hal pengembangan kapasitas organisasi dan SOM, budaya organisasi dan sumber daya anggaran masih menemui kendala, Dalam aspek interpretasi, pelayanan masih kurang maksimal dikarenakan belum adanya SOP, dan kebijakan Perwal Nomor 4 Tahun 2011 masuk kedalam kategori "Combination of Characteristic", yaitu sebuah kebijakan yang memiliki heberapa karakteristik hambatan sekaligus, dan gabungan dari hambatan New Policies, Desentralized Policies, Contrcvercial Policies, Complex Policies dan Judicial Policies. Dan pada aspek aplikasi, disimpulkan bahwa pelayanan informasi publik di Kota Cimahi saat ini sudah cukup baik. Dari beberapa media layanan iniformasi, media PESDlfrC cendrung lebih populer karena lebih mudah diakses daripada media iainnya. Dengan perolehan pennohonan infonnasi yang jumlahnya signifikan berbeda dengan pennohoann infonnasi melalui surat kabar danjuga melalui email humas.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.