Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Sumatera Selatan
Permasalahan dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di
Provinsi Sumatera Selatan adalah belum optimal dalam meningkatakan
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 01001100100270 336.359 816 Els i/R.12.40 Perpustakaan Pusat (REF.12.40) Tersedia -
Perpustakaan Perpustakaan PusatJudul Seri -No. Panggil 336.359 816 Els i/R.12.40Penerbit Program doktor fakultas ekonomi UNPAD : Bandung., 2010 Deskripsi Fisik xvi,;287 hlm,;29 cmBahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 336.359 816Tipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab Elsye, Rosmery -
Permasalahan dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di
Provinsi Sumatera Selatan adalah belum optimal dalam meningkatakan
pendapatan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh sebab itu tujuan
penelitian ini untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep
baru yaitu kebijakan publik dalam melakukan implementasi kebijakan
desentralisasi fiskal.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif, dengan desain eksploratif Teknik pengumpulan data melalui
wawancara, opservasi dan dokumentasi. Penelitian ini memfokuskan pada
implementasi kebijakan desentralisasi fiskal, dengan menggunakan model
implementasi kebijakan menurut Edward III akan diketahui faktor-faktor
yang berperan dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di
Provinsi Sumatera Selatan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
desentralisasi fiskal di Provinsi Sumatera Selatan belum berjalan optimal,
dalam pengelolaan APBD dalam mendukung budgetair, terutama untuk
mengalokasikan pengeluaran Pembangunan Pememerintah Daerah Provinsi
Sumatera Selatan. Untuk memperbaiki implementasi kebijakan desentralisasi
fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat dicapai melalui
peningkatan kemampuan pemahaman dan sikap konsisten para pelaku
pelaksana kebijakan, komitmen dan tanggungjawab dari pemerintah daerah
selaku organizational level untuk mengalokasikan semua anggaran,
penetapan kejelasan kewenangan, metode dan prosedur kerja, dan kejelasan
standar yang dijadikan sebagai pedoman dalam upaya implementasi
kebijakan tersebut.
-
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.