Detail Cantuman

Image of Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Sumatera Selatan

 

Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Sumatera Selatan


Permasalahan dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di
Provinsi Sumatera Selatan adalah belum optimal dalam meningkatakan

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001100100270336.359 816 Els i/R.12.40Perpustakaan Pusat (REF.12.40)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    336.359 816 Els i/R.12.40
    Penerbit Program doktor fakultas ekonomi UNPAD : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xvi,;287 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    336.359 816
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Permasalahan dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di
    Provinsi Sumatera Selatan adalah belum optimal dalam meningkatakan
    pendapatan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh sebab itu tujuan
    penelitian ini untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep
    baru yaitu kebijakan publik dalam melakukan implementasi kebijakan
    desentralisasi fiskal.

    Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
    kualitatif, dengan desain eksploratif Teknik pengumpulan data melalui
    wawancara, opservasi dan dokumentasi. Penelitian ini memfokuskan pada
    implementasi kebijakan desentralisasi fiskal, dengan menggunakan model
    implementasi kebijakan menurut Edward III akan diketahui faktor-faktor
    yang berperan dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di
    Provinsi Sumatera Selatan.

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
    desentralisasi fiskal di Provinsi Sumatera Selatan belum berjalan optimal,
    dalam pengelolaan APBD dalam mendukung budgetair, terutama untuk
    mengalokasikan pengeluaran Pembangunan Pememerintah Daerah Provinsi
    Sumatera Selatan. Untuk memperbaiki implementasi kebijakan desentralisasi
    fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat dicapai melalui
    peningkatan kemampuan pemahaman dan sikap konsisten para pelaku
    pelaksana kebijakan, komitmen dan tanggungjawab dari pemerintah daerah
    selaku organizational level untuk mengalokasikan semua anggaran,
    penetapan kejelasan kewenangan, metode dan prosedur kerja, dan kejelasan
    standar yang dijadikan sebagai pedoman dalam upaya implementasi
    kebijakan tersebut.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi