• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Kedudukan hukum tanah ulayat masyarakat adat kampung naga di kabupaten tasikmalaya provinsi jawa barat dihubungkan dengan pelaksanaan tertib administrasi pertanahan berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001110700057	346.044 Sri k/R.11.169	Perpustakaan Pusat (Ref.11.169)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	346.044 Sri k/R.11.169
  Penerbit	Pasca Hukum : Jatinangor., 2011
  Deskripsi Fisik	xii,;137 hlm,;29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	346.044
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	hukum tanah
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Sriyono, Slamaet

• Abstrak Tanah merupakan salah satu sumber daya alam dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat agar dapat mewujutkan masyarakat Adil dan Makmur. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan Pendaftaran Tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terhadap kepemilikan bidang-bidang tanah oleh Warga Negara Indonesia, Namun demikian masih dijumpai penguasan tanah oleh masyarakat adat kampung naga di Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat yang memerlukan perlindungan hukum berkenaan dengan kepastian terhadap status kedudukan hukum tanahnya. Sehubungan dengan program tertib administrasi pertanahan yang dicanangkan oleh pemerintah dirasakan perlu untuk memberikan kepastian terhadap status kedudukan hukum terhadap tanah ulayat masyarakat adat kampung naga yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metode penelitian menggunakan spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) Iengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian adalah, bahwa untuk memastikan letak dan Iuasnya serta menjamin kepastian hak atas tanah maka penguasaan dan atau pemilikan tanah oleh masyarakat adat kampung naga perlu diadakan pengukuran secara kadasteral serta pencacatan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, Mengingat pertimbangan Aspek Yuridis Normatip, Historis, Sosiologis dan Kelestarian Budaya maka tanah ulayat masyarakat adat kampung naga tidak perlu diterbitkan Sertipikat Hak atas tanah sebagai kepemilikan Komunitas adat maupun perorangan, melainkan dicatat sebagai Jagar Budaya. Sedangkan perlindungan hukum tanah ulayat masyarakat adat Kampung Naga telah ditegaskan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia bahwa pemerintah mengakui sekaligus menjamin keberadaan Tanah ulayat masyarakat adat yang ada di Indonesia khususnya tanah ulayat masyarakat adat kampung naga di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.