Detail Cantuman

Image of Kepailitan Berdasakan Obligasi Dijamin (Guaranteed Secured Note) yang Diterbtikan oleh Perusahaan Special Purpose Vehicle (SPV) di Luar Negeri serta Dijamin oleh Perusahaan Indonesia

 

Kepailitan Berdasakan Obligasi Dijamin (Guaranteed Secured Note) yang Diterbtikan oleh Perusahaan Special Purpose Vehicle (SPV) di Luar Negeri serta Dijamin oleh Perusahaan Indonesia


ABSTRAK
Kemajuan teknologi dalam perdagangan obligasi tanpa warkat dengan sistem book entry system oleh berbagai lembaga depository dan ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001110100059346.066 Hut k / R.11.144Perpustakaan Pusat (Ref.11.144)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    346.066 Hut k / R.11.144
    Penerbit Program Pasca Sarjana : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xii,;501 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    346.066
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • ABSTRAK
    Kemajuan teknologi dalam perdagangan obligasi tanpa warkat dengan sistem book entry system oleh berbagai lembaga depository dan clearing system di luar negeri seperti Depository Trust Company (DTC), Euroclear Clearstream, Cedel dan di Indonesia oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) menimbulkan masalah hukum baru dan dualisme di berbagai putusan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Umum di Indonesia tentang (i) aspek hukum dari penerbitan Obligasi Dijamin oleh perusahaan special purpose vehicle (SPV) di luar negeri serta dijamin oleh perusahaan Indonesia; (ii) cara pembuktian kepemilikan obligasi tanpa warkat; (iii) pembuktian adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, persyaratan dapat ditagih dan cara penagihan utang; (iv) pembuktian legal standing dari pemegang obligasi (kreditor) dan legal standing dari Trustee (Wali Amanat) untuk mengajukan Permohonan Pailit/PKPU di Pengadilan Niaga dan sebagai penggugat di Pengadilan Umum di Indonesia; dan (v) penyalahgunaan Tax Treaty.
    Masalah-masalah hukum tersebut diteliti oleh peneliti dengan memakai tolak ukur Teori Negara Kesejahteraan sebagai grand theory, Teori Keadilan sebagai middle theory dan Teori Hukum Pembangunan sebagai applied theory. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan analisa kasus, perundang-undangan, dan pendekatan komparatif untuk mengkaji hukum yang berlaku di Indonesia dan membandingkan dengan negara lain dan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin.
    Hasil penelitian menunjukkan: pertama, Obligasi Dijamin (Guaranteed Secured Note) yang diterbitkan dengan tujuan untuk menghindari atau mengurangi pembayaran pajak atas bunga (withholding tax) ke Pemerintah Indonesia merupakan obligasi yang dibuat dengan dasar perbuatan melanggar atau mempunyai causa yang tidak halal dan oleh karenanya batal demi hukum atau tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata; kedua, sering terjadi kesalahan dan atau penyalahgunaan asas pembuktian sederhana untuk kasus utang-utang kepaititan yang didasarkan pada Obligasi Dijamin (Guaranteed Secured Note); ketiga, pendirian perusahaan SPV tidak melanggar hukum akan tetapi perusahaan SPV sering dipergunakan untuk tujuan melanggar hukum, sehingga yang pertu diatur adalah penggunaan SPV per segmen usaha tertentu; keempat, sebaiknya dihapus Pasal 18 ayat (4) UU Kepailitan 2004 dan pengadilan niaga tidak boleh menolak mengadili dengan alasan bukan perkara sumir (tidak sederhana) dan harus memutus berdasarkan substansi kasus; kelima, agar pengadilan Indonesia menerapkan doktrin stare decisis.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi