• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Desentralisasi pendidikan di kota bandung provinsi jawa barat (Studi tentang penyelengaraan urusan pendidikan dasar)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001140100040	320 Kus d/R.17.206	Perpustakaan Pusat (REF.17.206)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 Kus d/R.17.206
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2014
  Deskripsi Fisik	xviii,;317 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 Kus d
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Desentralisasi Pendidikan, Urusan Pendidikan Dasar
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Kuswandi, Aos

• Salah satu tujuan desentralisasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan pendidikan, Dalam implementasinya penyelenggaraan desentralisasi pendidikan pada pemerintahan daerah menunjukkan pada pencapaian yang bervariasi. Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintahan Daerah tidak hanya untuk memastikan ketersediaan layanan pendidikan yang baik, dalam hal kuantitas dan kualitas, tetapi juga aksesibilitas dari pendidikan itu sendiri. Penyelenggaraan desentralisasi pendidikan pada urusan pendidikan dasar di daerah KabupatenlKota menunjukkan pada kecenderungan belum berhasil untuk mempercepat peningkatan mutu dan layanan pendidikan bagi masyarakat Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi lapangan melalui indepth interview dan Focus Grup Discussion (FGD). Penelitian difokuskan pada penyelenggaraan urusan pendidikan dasar dengan lokus penelitian di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini untuk mencari tahu dan menganalisis penyelenggaraan urusan pendidikan dasar di Kota Bandung dari aspek-aspek: kewenangan pemerintahan daerah, partisipasi masyarakat dan peranan aparatur pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan pada urusan pendidikan dasar di Kota Bandung belum berhasil. Komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan kewenangan urusan pendidikan dasar belum optimal, hal tersebut terlihat dari: sarana dan prasarana pendidikan dasar belum terpenuhi sesuai standar; jumlah pendidik dan tenaga kependidikan belum mencukupi serta kompetensinya belum sesuai dengan kebutuhan, komitmen anggaran pendidikan dalam APBD masih rendah, dan penjaminan mutu pendidikan untuk pendidik dan tenaga kependidikan belum sesuai dengan yang diharapkan. Partisipasi masyarakat untuk terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dasar yang berkualitas sudah terlihat dari aspirasi masyarakat yang berkembang dan disalurkan melalui DPRD; Dewan Pendidikan Kota Bandung; dan Komite Sekolah. Namun dalam pelaksanaannya, lembaga tersebut belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Aparatur pemerintah daerah Kota Bandung yang bertugas pada urusan pendidikan dasar belum mampu melaksanakan fungsi pelayanan pedidikan dasar secara optimal. Kondisi demikian berakibat terhadap rendahnya mutu pelayanan pendidikan dasar di Kota Bandung

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.