• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Perilaku Organisasi Dalam Pelayanan Publik

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001130100194	320 Sur p/R.17.245	Perpustakaan Pusat (REF.17.245)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 Sur p/R.17.245
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2013
  Deskripsi Fisik	xv,;204 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 Sur p
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perilaku Organisasi, Pelayanan Pengadaan Barang/Ja
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Surachmin

• Fenomena yang diangkat menjadi obyek penelitian adalah perilaku organisasi koruptif dalam- pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Informan penelitian sebanyak 7 orang yang terdiri atas satu pengusaha swasta, empat pejabat birokrasi di tingkat pusat dan di tingkat daerah dan dua aktivis lembaga swadaya masyarakat anti korupsi. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi. Pengolahan data menggunakan metode analisis deskriptif. Kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian adalah bahwa perilaku organisasi dalam pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan adanya penyimpangan sistem, penyimpangan prosedural, penyimpangan kategorial dan penyimpangan struktural. Penyimpangan sistem, penyimpangan prosedural, penyimpangan kategorial dan penyimpangan struktural tersebut adalah serangkaian perilaku organisasi koruptif yang tidak hanya terjadi dalam pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah saja; namun terjadi pula dalam pelaksanaan seluruh kebijakan dan kegiatan pemerintahan di seluruh instansillembaga pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Fenomena perilaku organisasi koruptif yang demikian itu terdiri atas empat kategori, yaitu : (1) Perilaku organisasi koruptif yang dilakukan secara terencana, terorganisasi dan berlangsung sebagai suatu jaringan persekongkolan vertical di antara para penyelenggara kekuasaan negara dengan pihak-pihak ketiga; (2) perilaku organisasi koruptif yang dilakukan dalam tata kelola administrasi dan berlangsung sebagai suatu jaringan persekongkolan vertical di antara pemegang otoritas administrasi pemerintahan dengan pihak-pihak ketiga; (3) perilaku organisasi koruptif yang dilakukan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan berlangsung sebagai suatu jaringan persekongkolan vertical dan harizontal di antara pejabat publik dengan pihak-pihak ketiga; dan (4) perilaku organisasi koruptif yang dilakukan dengan cara mengabaikan atau mengaburkan peraturan dan berlangsung sebagai suatu jaringan persekongkolan horizontal di antara pejabat birokrasi dengan pihak-pihak ketiga,

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.