• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Implementsi kebijakan sistem perpolisian masyarakat dalam pelayanan penegakan hukum (studi pada kepolosian resort kab. Subang prov. Jawa Barat)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120100012	363.2 Sub i/R.17.482	Perpustakaan Pusat (REF.17.482)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	363.2 Sub i/R.17.482
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2011
  Deskripsi Fisik	xii,;197 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	363.2 Sub i
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif d
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Subiansauri, Hery

• Fenomena yang dijadikan objek penelitian adalah implementasi kebijakan sistem perpolisian masyarakat dalam pelayanan penegakan hukum di Polres Subang. Masalah yang terjadi adalah belum baiknya pelayanan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polres Subang. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus-kasus yang tidak. diselesaikan dengan tuntas, peningkatan tingkat kriminalitas, narkoba, dan maraknya judi togal dalam masyarakat sehingga mengakibatkan belum kondusifnya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat . Masalah tersebut dikarenakan belum baiknya implementasi kebijakan perpolisian masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan di lapangan, in­ depth interview dan studi pustaka. Sedangkan penentuan informan dilakukan secara purposive. Data diolah dan dianalisis sesuai tahapan penelitian secara kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perpolisan di Polres Subang belum berjalan baik, karena kurangnya komunikasi antara polisi dan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dari mulai identifikasi, sosialisasi dan proses pelayanan program serta implementasinya belum melibatkan masyarakat sehingga masyarakat kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap program perpolisian masyarakat. Di samping itu faktor sumber daya aparat dan struktur birokrasi kepolisian belum mendukung pelaksanaan program tersebut. Pemenuhan standar kompetensi bagi polisi sudah cukup memadai, namun lingkungan birokrasi kepolisian belum mendukung, sehingga ban yak petugas polisi yang tidak berinteraksi baik dengan masyarakat. Informasi dari masyarakat ten tang pelaksanaan pelayanan penegakan hukurn belum berjalan baik, karena tidak mendapat respon yang memuaskan dari polisi. Temuan baru dalam penelitian ini adalah selain 4 (empat) faktor krusial dalam implementasi kebijakan Perpolisian masyarakat, harus ditambah pula dengan budaya organisasi yang adaptif dan responsi( dalam tubuh kepolisian dengan memperhatikan budaya lokal dalam implementasi kebijakan perpolisian masyarakat yang dapat memberikan dukungan bagi pelayanan penegakan hukum dalam masyarakat sehingga tercapai masyarakat yang tertib dan aman ..

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.