• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Sosial Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan (studi pada 33 Provinsi di Indonesia tahun 2007-2011)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001130700163	338.1 ira p	Perpustakaan Pusat (REF.12.72)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	338.1 ira p/R.12.72
  Penerbit	Program Magister Manajemen Unpad : Bandung., Magister Ilmu Ekonom
  Deskripsi Fisik	xiv, 189 hlm. Ilus ; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	338.1
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, penga
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	SITI NURLELA IRAWATI

• Permasalahan utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa alokasi pengeluaran pemerintah untuk program kemiskinan belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan yang maksimal. Faktanya, pencapaian tingkat kemiskinan pada tahun 2009 adalah sebesar 14,15%, pencapaian ini masih jauh dari target yang diharapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu sebesar 8,2%. Masih tingginya penduduk miskin di wilayah Indonesia juga disebabkan terbatasnya akses terhadap layanan dasar (basic need approach) atau (lack of capabilities) terutama akses akan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empirik pengaruh pengeluaran pemerintah bidang sosial dan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan (studi pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2007-2011). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik dan Dijen Perimbangan Keuangan. Estimasi model penelitian dilakukan dengan pendekatan panel data fixed effect method dengan software STATA.l1. Hasil estimasi model penelitian studi pada 33 provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa health expenditure (HEP), education expenditure (EEP) dan social protection expenditure (SSEP) dan pertumbuhan ekonomi (GDP) berkorelasi negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran (Unem) berkorelasi positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Infrastructure expenditure (lEP) berkorelasi positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah yang pro poor khususnya terkait dengan bidang sosial dan infrastruktur masih harus ditingkatkan dan mendapat perhatian penuh dari pemerintah di masing-masing provinsi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat miskin khususnya sehingga bisa memperbaiki tingkat kemiskinan. Peran pertumbuhan ekonomi harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara merata serta harus mampu mendorong sektor-sektor ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang diperlukan masyarakat sehingga dapat mengatasi masalah pengangguran yang akan berimplikasi pada perbaikan tingkat kemiskinan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.