• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Pidato Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Terkait Perselisihan KPK Dan POLRI (analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk tentangn pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait perselisihan KPK Dan POLRI)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001130700201	302.2 Fiq p/R.21.86	Perpustakaan Pusat (REF.21.86)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	302.2 Fiq p/R.21.86
  Penerbit	Magister Ilmu Komunikasi : Bandung., 2013
  Deskripsi Fisik	xiii, 188 hlm. ; il. ; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	302.2 Fiq p
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kognisi sosial teks pidato kebijakan Presiden SBY
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Fiqhi, Afif

• Perselisihan yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pidato resmi menyangkut polemik KPK-Polri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis wacana teks pidato kebijakan Presiden SBY terkait perselisihan KPK dan Polri. Metode penelitian yang digunakan dalam metode kualitatif dengan pendekatan Kognisi Sosial yang dikembangkan oleh Teun AVan Dijk yang melihat wacana bukan hanya dari struktur wacana, tetapi juga menyertakan bagaimana wacana itu diproduksi. Wacana oleh Van Dijk dibentuk oleh tiga dimensi yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data pada analisis teks dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah bahwa tema atau topik yang terkandung dalam teks pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyon pada hari Senin, tanggal 8 Oktber 2012 adalah mengenai perselisihan antara KPK dan Polri dan solusi pemecahannya, Struktur teks pidato kebijakan Presiden SBY terkait perselisihan KPK dan Polri ini diawali dengan "pembukaan" lalu dilanjutkan dengan "isi" dan diakhiri dengan "penutup". Dalam tataran pemakaian kata, unsur yang tampak pada wacana pidato Presiden SBY terkait perselisihan antara KPK dan Polri adalah pemakaian kata-kata persona, pemakaian kata yang bemuansa "keterbukaan", dan pemakaian kata yang bemuansa "reformasi". Ketiga hal yang hampir menyebar ke semua wacana pidato Presiden SBY terkait perselisihan antara KPK dan Polri ini dipakai dengan maksud dan tujuan yang berbeda. Dalam pemakaian kalimat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengekspresikan dalam bentuk rangkaian kalimat. Dari segi maksudnya, kalimat-kalimat yang diekspresikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada yang berbentuk (a) kalimat ajakan, (b) kalimat seruan, (c) kalimat harapan, (d) kalimat janji, dan (e) kalimat pemyataan. Pemakaian berbagai jenis maksud kalimat ini disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan jenis isu atau tema yang dilontarkannya. Kognisi sosial teks pidato kebijakan Presiden SBY terkait perselisihan KPK dan Polri adalah bahwa Presiden lebih menekankan bahwa KPK dan Polri merupakan lembaga independen yang sebenamya tidak dapat diintervensi oleh Presiden, karena KPK dan Polri dipilih oleh DPR. Konteks sosial. teks pidato kebijakan Presiden SBY terkait perselisihan KPK dan Polri adalah dimana konflik terjadi berawal dari penangkapan Kepala Korlantas Polri, Irjen Djoko Susilo dalam kasus korupsi Simulator SIM oleh KPK. Selanjutnya, Polri melakukan penangkapan terhadap penyidik KPK yaitu Kompol Novel Baswedan yang diduga terkait tindak pidana dan melakukan penarikan terhadap 20 penyidik Polri di KPK. Adanya opini dari DPR dalam merevisi Undang-Undang KPK membuat suasana dalam pelemahan KPK semakin jelas. Masyarakat melakukan suatu dukungan baik melalui demonstrasi maupun melalui media massa dan media sosial dalam mendukung KPK dan menentang adanya upaya pelemahan terhadap KPK dan meminta presiden SBY untuk menyelesaikan konflik tersebut.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.