• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

PENGAWASAN POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PADA ERA REFORMASI(STUDI KASUS PENGAWASAN DPRD PROVINSI JAMBI TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2014)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030007909	320 Rio p/R.17.79.1	Perpustakaan Pusat (REF.17.79.1)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 Rio p/R.17.79.1
  Penerbit	Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 114 hlm. ; il. ; 29 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 Rio p
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pengawasan, Pengawasan Legislatif, Pemerintah Daer
  Info Detil Spesifik	reference
  Pernyataan Tanggungjawab	Rio Yusri Maulana

• Penelitian ini di dasarkan atas permasalahan yang terjadi yaitu terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan adalah lemahnya pengawasan DPRD di dalam pembahasan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan menggunkan metode kualitatif dengan maksud mencari tahu penyebab terjadinya penyimpangan penyelenggara pemerintahan daerah dan model pengawasan yang digunakan oleh DPRD dalam proses pengawasan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, observasi dan wawancara secara mendalam dengan sejumlah informan yang terdiri dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Media dan LSM yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa DPRD telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan fungsinya, namun pelaksanan pengawasan tersebut hanya dalam tataran normatif dan formalitas semata, tanpa adanya penggunaan model pengawasan yang tepat, sehingga pengawasan DPRD tidak berjalan dengan baik serta berdampak pada penyimpangan dalam pelaksanaan APBD. Pada akhirnya temuan dalam penelitian diharapkan memberi kontribusi dalam pengembangan bidang kajian ilmu pemerintahan yaitu tentang konsep pengawasan legislatif DPRD dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pola hubungan yang harmonis dan seimbang juga harus didukung oleh sebuah model pengawasan yang tepat, serta memiliki aturan baku yang dapat menjadi pedoman pengawasan oleh DPRD dalam menjalankan fungsinya.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.