Detail Cantuman

No image available for this title

Text  

TAFSIR KONSTITUSIONAL HAK UJI MATERIAL DI MAHKAMAH AGUNG PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945


Salah satu problematika judicial review adalah seringkali dijumpai adanya peretntangan antara peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    010050005473342.025 982 4 Inn TPerpustakaan Pusat (Referensi kls 300)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    342.025 982 4 Inn T
    Penerbit fakultas hukum Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    87 hlm, ill, ; 29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    342.025 982 4
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    Referensi
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Salah satu problematika judicial review adalah seringkali dijumpai adanya peretntangan antara peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan konstitusi. Sayangnya, dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung mengenai perkara Hak Uji Materiil (HUM), tidak ditemukan penggunaan kajian tafsir UUD 1945 dalam pertimbangannya. Walupun dalam ranah kewenangan Mahkamah Agung UUD bukan merupakan batu uji, sudut pandang konstitusi harus disertakan harus disertkan untuk menjagan konsistensi hirarki peraturan perundang-undangan.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi