• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

HARMONISASI PERATURAN PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH ( STUDI TERHADAP PERATURAN PEMERINATAH NOMOR 79 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN, PEMERINTAHAN DAERAH, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI )

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010050005474	348.598 24 Inn H	Perpustakaan Pusat (Referensi kls 300)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	348.598 24 Inn H
  Penerbit	Fakultas Hukum Unpad : Bandung., 2010
  Deskripsi Fisik	v, 68 hlm, ; ill, ; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	348.598 24
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Peraturan perundang-undangan
  Info Detil Spesifik	Referensi
  Pernyataan Tanggungjawab	Inna junaenah

• Selain kepala Daerah, Gubernur juga memiliki kedudukan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi.Sebagai pelaksanaan dari kedudukan tersebut, Gubernur diberi tugas dan wewenang yang dijabarkan dalam tiga peraturan pemerintah. Kajian terhadap tiga dokumen peraturan tersebut ditujukan untuk menilai harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.