Detail Cantuman

No image available for this title

Text  

KEBIJAKAN LEMBAGA PENYIARAN DALAM PENGELOLAAN PROGRAM SIARAN PEMILU


Mendekati masa pemilihan umum legislatif, presiden dan daerah , media massa harus menyiapkan diri untuk menjadi saluran yang akan digunakan para ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    0100050005496070.459 824 Dad KPerpustakaan Pusat (Referensi kls 000)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    070.459 824 Dad K
    Penerbit Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAD : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    49 hlm, ill, ; 29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    070.459 824
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    Referensi
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Mendekati masa pemilihan umum legislatif, presiden dan daerah , media massa harus menyiapkan diri untuk menjadi saluran yang akan digunakan para kontestan pemilu untuk memengaruhi calon pemilih. di lain sisi, agenda pemilu menjadi momen penting untuk melihat sejauhmana media massa dapat menjaga indepedensinya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran rinci mengenai kebijakan lembaga penyiaran radio dan televisi di Jawa Barat pada ajang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2013 dan menganalisisnya melalui konsep-konsep dn teori-teori yang berlaku, serta merumuskan rekomendasi tentang bagaimana lembaga penyairan harus bertindak.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi