Detail Cantuman

Image of STRATEGI KOORDINASI ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA WILAYAH SUNGAI BATANGHARI DI PROVINSI JAMBI (Studi Kasus DAS Batang Merangin Tembesi Kabupaten Sarolangun)

Text  

STRATEGI KOORDINASI ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA WILAYAH SUNGAI BATANGHARI DI PROVINSI JAMBI (Studi Kasus DAS Batang Merangin Tembesi Kabupaten Sarolangun)


Penelitian ini berawal DAS Batang Merangin-Tembesi yang semakin kritis,
ketika musim hujan terjadi banjir dan ketika musim kemarau terjadi ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    010040007546351 Muh sPerpustakaan Pusat (Reference Kls. 300)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    351 Muh s/R.17.338.1
    Penerbit Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xvi, 199 hlm. ; ill. ; 29 cm.
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    351
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    Reference
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Penelitian ini berawal DAS Batang Merangin-Tembesi yang semakin kritis,
    ketika musim hujan terjadi banjir dan ketika musim kemarau terjadi kekeringan,
    kemampuan menyimpan air semakin berkurang, dan kualitas air juga semakin
    menurun oleh karena pencemaran, padahal pengelolaan sumber daya air secara
    terpadu sudah dilaksanakan, banyaknya instansi pemerintah dan organisasi yang
    menjadi stakeholder yang terlibat maka untuk menjaga keterpaduan dalam
    pengelolaan sumber daya air baik oleh instansi-instansi pemerintah ataupun
    organisasi non pemerintah maka dibentukJah Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber
    Daya Air (TKPSDA) pada wilayah sungai Batanghari yang menjadi koordinator
    adalah Kepala Bappeda Provinsi Jambi dan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera
    Barat secara bergantian, dengan adanya TKPSDA wilayah sungai Batanghari
    maka diperlukan suatu strategi koordinasi untuk menjaga keterpaduan dalam
    pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Batanghari. Namun seiring
    terbentuknya TKPSDA wilayah sungai Batanghari terlihat bahwa instansi­
    instansi pemerintah masih belum terpadu dalam menjalankan pengelolaan sumber
    daya air, kemudian juga masih adanya tumpang tindih peran dan kewenangan
    antar instansi tersebut.Jnforman dalam penelitian ini adalah instansi-instansi
    pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
    Batanghari. Sedangkan metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode
    kualitatif

    Strategi koordinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi
    koordinasi kultural, strategi koordinasi komunikasi, strategi koordinasi fungsional,
    strategi koordinasi kooperasi, strategi koordinasi struktural, Strategi koordinasi
    kontrol, dan strategi koordinasi informasional, dengan harapan hasil dari
    penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial
    khususnya ilmu administrasi publik dan masukan bagi instansi-instansi
    pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air sehingga dapat mewujudkan
    keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Batanghari
    di Provinsi Jambi.

    Hasil dari penelitian ini adalah strategi koordinasi kultural, strategi koordinasi
    komunikasi, strategi koordinasi kooperasi dan strategi koordinasi kontrol sebagai
    rekomendasi strategi koordinasi antar instansi pemerintah dalam pengelolaan
    sumber daya air pada wilayah sungai Batanghari agar dapat mewujudkan
    keterpaduan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Batanghari di
    Provinsi Jambi.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi