• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

BIROKRASI DALAM PELAYANAN PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PENANAMAN MODALPELAYANANTERPADU KABUPATEN KARAWANG BUREAUCRACY OF BUILDING PERMIT SERVICE IN IN CAPITAL INVESTMENT INTEGRATED SERVICE AGENCY IN KARAWANG

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030008123	320.598 242 3 Rac b/R.17.80.4	Perpustakaan Pusat (REF.17.80.4)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320.598 242 3 Rac b/R.17.80.4
  Penerbit	Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii,; 200 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320.598 242 3
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	DPMPTPSP, Birokrasi pelayanan, IMB.
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Rachmat Ramdani 170820150013

• Penelitian ini berjudul Birokrasi Dalam Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan di DPMPTSP Kabupaten Karawang. Penelitian ini di latarbelakangi birokrasi dalam pelayanan publik di Kantor DPMPTSP Kabupaten Karawang dalam memberikan pelayanan perizinan mendirikan bangunan belum berjalan dengan baik. Pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian adalah bagaimana karakteristik birokrasi dalam pelayanan perizinan mendirikan bangunan di DPMTPSP Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui karakter birokrasi dalam pelayanan perizinan mendirikan bangunan di DPMPTSP Kabupaten Karawang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi serta wawancara dan dokumentasi. Sedangkan informan ditentukan secara purposive. Dari penelitian di lapangan, diperoleh hasil bahwa karakter birokrasi dalam pelayanan perizinan 1MB di DPMPTPSP Kabupaten Karawang dilihat dari beberapa aspek. Prinsip Hirarkhi, Formalisasi Prosedur Aturan, Debirokratisasi dan Melayani warga negara bukan pelanggan belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perlu kiranya birokrasi dalam pelayanan perizinan di DPMTPSP Kabupaten mengembangkan pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan perizinan dan meningkatkan birokrasi yang transparansi dan akuntabel yang mengacu pada kepuasaan publik sebagai pengguna jasa.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.