• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Kedudukan surat keterangan ganti kerugian (SKGR) dalam mekanisme pendaftaran tanah yang menjadi objek jaminan pada kredit perbankan di Provinsi Riau

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030008437	346.07 Ric k	Perpustakaan Pusat (Reference kls. 300)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	346.07 Ric k
  Penerbit	Pascasarjana FH Unpad : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xii., 132 hlm., ill.: 29 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	110120160051
  Klasifikasi	346.07
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Hukum Bisnis
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	Ricki Musliadi

• ABSTRAK Mekanisme pendaftaran tanah diatur rnelalui Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Selanjutnya, pengaturan mengenai pendaftaran tanah secara khusus diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Untuk mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak atas Tanah lainnya, salah satunya dengan bukti kepemilikan atas tanah yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa. Di Provinsi Riau, bukti kepemilikan atas tanah yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa dikenal dengan istilah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR). Saat ini SKGR telah menjadi objek jaminan pada perjanjian kredit. Tujuan penelitian ini untuk menemukan kedudukan hukum SKGR dalam mekanisme pendaftaran tanah dan merumuskan cara menyelesaikan kredit macet dengan jaminan SKGR di Provinsi Riau. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dcngan spcsifikasi bcrsifat dcskriptif analitis yaitu suatu pcnclitian untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya dengan analisis yuridis kualitatif melalui penelaahan peraturan dan informasi di lapangan. Berdasarkan hasil dari penelitian, diketahui bahwa SKGR bukan bukti kepemilikan yang kekuatan hukumnya dapat dipersamakan dengan Sertifikat Hak atas Tanah. SKGR hanya bukti awal kepemilikan tanah sebagai dasar dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah di BPN. Terhadap objek jaminan berupa SKGR maka penyelesaian yang dapat dilakukan hanya melalui gugatan umum ke pengadilan berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.