Detail Cantuman

Image of EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KE PEMERINTAH INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN : STUDI KASUS PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI KOREA SELATAN

 

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KE PEMERINTAH INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN : STUDI KASUS PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI KOREA SELATAN


Penelitian ini bertitik tolak dari rumusan masalah, yaitu belum dilakukan
evaluasi kebijakan Government to Government (Pemerintah ke ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    02082Perpustakaan PusatTersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    351 Net e/R,17.342.1
    Penerbit Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Administrasi Publik UNPAD : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xvii,;246 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    351 Net e
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Penelitian ini bertitik tolak dari rumusan masalah, yaitu belum dilakukan
    evaluasi kebijakan Government to Government (Pemerintah ke Pemerintah) antara
    Indonesia dengan Korea Selatan mengenai Penempatan Tenaga Kerja Indonesia,
    belum diketahui motivasi tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di Korea
    Selatan, dan persepsi TKI yang bekerja di Korea Selatan tentang kesepakatan G to
    G penempatan ealon tenaga kerja Indonesia (CTKI).

    Penelitian dilakukan dengan metode gabungan, yakni kajian yang bersifat
    kualititatif dan kuantitatif. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1 digunakan
    paradigma kualitatif yang bertujuan memperoleh pemahaman yang otentik
    mengenai pengalaman subjek penelitian, sedangkan untuk pertanyaan nom or 2
    dijawab dengan paradigma penelitian kuantitatif dengan format penelitian
    deskriptif.

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) karakteristik evaluasi fokus nilai
    kebijakan G to G Korea Selatan-Indonesia dilatarbelakangi oleh permasalahan
    yang berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja asing yang bekerja di Korea
    Selatan oleh perusahaan swasta (private to private) yang berdampak pada
    irasionalitas biaya pengiriman tenaga kerja asing (TKA), status TKA sebagai
    peserta magang, dan terjadi pelanggaran overstay; (2) hasil kebijakan atau
    manfaat dari program G to G sebagai pemaknaan karakteristik evaluasi
    interdependensi fakta nilai adalah terjaminnya perlindungan hak TKA oleh UU
    Korea Selatan, ketiadaan intervensi swasta, tidak dikenai biaya kepada ealon
    tenaga kerja; (3) karakteristik evaluasi orientasi masa kini dan masa lampau
    menunjukkan implementasi program yang masih memiliki permasalahan, baik
    permasalahan di Indonesia (dalam proses rekruitasi, pelaksanaan tes bahasa
    Korea, proses pemanggilan, proses prelim, dan proses pengiriman) maupun di
    Korea Selatan (perusahaan tidak lagi beroperasi, TKA mengalami gegar budaya,
    gangguan kesehatan, dan tidak loyal pad a perusahaan); (4) dualitas nilai
    menunjukkan bahwa program G to G memiliki kelebihan dan kelemahan.
    Kelebihan program G to G adalah jaminan hak TKA, peningkatan kualitas TKA,
    dan minimalisasi biaya. Kelemahan program G to G di Indonesia ditunjukkan oleh
    ketidaksiapan sumber daya manusia, baik sebagai pembuat kebijakan maupun
    sebagai implementor, kurangnya koordinasi yang menyebabkan ketidakakuratan
    data, permasalahan yang dilakukan oleh TKI; dan tidak adanya interaksi antara
    pemilik perusahaan dengan ea Ion pekerja; (5) terdapat tiga motivasi dominan
    yang menjadi dasar untuk bekerja di Korea Selatan, yaitu motivasi ekonomi,
    motivasi personal, dan motivasi sosial. (6) Persepsi TKI terhadap kebijakan G to
    G dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu dukungan dan penolakan. Peneliti
    memuneulkan model modifikasi karakteristik Dunn dengan menambahkan
    karakteristik Orientasi Sikap dan Komitmen Bersama (Mutual Commitment).
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi