Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of PENGAWASAN DPRD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SUKABUMI

 

PENGAWASAN DPRD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SUKABUMI

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sukabumi masih terdapat
permasalahan yang disebabkan belum adanya komitmen pengawasan lembaga

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001150100056320 Sag p/R.17.232Perpustakaan Pusat (REF.17.232)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    320 Sag p/R.17.232
    Penerbit Pascasarjana Program Doktor Ilmu Politik UNPAD : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xii,;247 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    320 Sag p
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Pengawasan, Pengelolaan Keuangan Daerab, DPRD Kab
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sukabumi masih terdapat
    permasalahan yang disebabkan belum adanya komitmen pengawasan lembaga
    perwakilan rakyat daerah dalam penggunaan anggaran. Masih banyak temuan dari
    BPK terhadap pengelolaan anggaran seperti Penatausahaan Persediaan, Piutang
    penjualan tidak tertagih, masih terdapat aset tetap yang disajikan tidak dengan
    nilai sewajarnya, dan juga Pelaksanaan pemungutan pajak daerah Pemerintah
    Kabupaten Sukabumi belum efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka
    pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana langkah-Iangkah dalam proses
    pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten
    Sukabumi? Dengan menggunakan konsep syarat-syarat dalam pengawasan agar
    dapat berjalan baik dan berhasil yaitu meliputi: Adanya norma, aturan atau
    standar; Adanya usaha pemantauan kegiatan yang diatur dengan norma terse but;
    Adanya informasi pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan hasil keputusan,
    tentang kegiatan dan hasil kegiatan yang dimaksud; Adanya evaluasi kegiatan,
    yaitu pembandingan antara norma dengan informasi; Adanya keputusan guna
    menetapkan hasil evaluasi terse but, dan; Adanya tindakan pelaksanaan keputusan.

    Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif Hal
    ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian dalam rangka
    memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terhadap pengawasan
    Iembaga DPRD terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang
    keuangan di Kabupaten Sukabumi.

    Mekanisme pengawasan yang dilakukan oIeh DPRD selaras dengan proses
    perencanaan anggaran. Namun pengawasan yang dilakukan oIeh DPRD
    Kabupaten Sukabumi terhadap alokasi anggaran daerah masih Iemah dan
    dilakukan dengan cara individu-individu Iangsung melakukan pengawasan
    terhadap SKPD terkait bukan dilakukan sebagai kelembagaannya sebagai DPRD.
    Dengan demikian pengawasan harus terintegrasi dengan sistem perencanaan yang
    partisipatif. Bahwa perencanaan yang partisipatif akan membuka saluran
    pengawasan yang juga dilakukan oleh masyarakat. Perencanaan partisipatif
    memberikan ruang gerak sangat sempit bagi pengawasan DPRD yang tidak sesuai
    dengan aturan pengawasan yang berIaku. Sistem Perencanaan dan Penganggaran
    Pembangunan Partisipatif merupakan barn dalam penyelenggaraan perencanaan
    anggaran sebab kecamatan akan mendapatkan anggaran dan penentuan alokasi
    belanjanya ditentukan oIeh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang
    Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi