• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI DI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001150100029	351 Mar i/R.17.333	Perpustakaan Pusat (REF.17.333)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Mar i/R.17.333
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	xviii,;295 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Mar i
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kebijakan Reformasi Birokrasi, Penataan Organisasi
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	MARTO L. SAYDIMAN

• Penelitian ini men gang kat masalah implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Masalah ini hadir karena implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal yang difokuskan pada permasalahan utama yakni aspek penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan penataan sumber daya manusia tidak berjalan sesuai dengan efektif hal ini didasarkan pada target yang tercapai sebagaimana yang ditetapkan dalam roadmap reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 dengan Nomor: 100/5224A/SJ tanggal29 Desember 2011, sehingga permasalahan seperti duplikasi urusan dalam beberapa unit kerja yang menyebabkan kelembagaan yang tidak efektif, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tidak diterapkan secara konsisten sehingga munculnya praktek percaloan dan penempatan pejabat yang tidak sesuai kompetensi sehingga menurunnya kinerja organisasi berlangsung secara terus menerus di Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Dalam metode penelitian kualitatif ini sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari penelusuran pustaka dan dokumen. Temuan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa faktor yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Setjen Kemendagri di pengaruhi 2 faktor berdasarkan teori Grindle yakni isi kebijakan yang terdiri dari kepentingan yang terpengaruh; Manfaat yang dihasilkan; Perubahan yang diwujudkan; tempat pengambilan keputusan; para pelaksana program dan sumber daya yang tersedia sedangkan dari aspek konteks implementasi dipengaruhi oleh kekuasaan; strategi pelaksana yang terlibat; karakteristik lembaga dan penguasa serta kepatuhan dan daya tanggap. Disamping faktor yang dikemukakan Grindle, peneliti juga menemukan faktor lain yang berkontribusi yg berpengaruh dalam aspek organisasi yakni kepemimpinan, komitmen dukungan regulasi dan komunikasi. Dalam aspek ketatalaksanaan terdapat faktor lain seperti persepsi pegawai, Sistem dan infrastruktur serta kemampuan SDM terhadap IT, Sedangkan pada aspek Sumber daya manusia terdapat beberapa faktor lain yang menjadi hambatan diantaranya Individual Obstacles (hambatan Individu), Budaya Organisasi dan Kompensasi

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.