• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA KEPALA DAERAH DENGAN SEKRETARIS DAERAH TERHADAP PROMOSI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN ASAS NETRALITAS DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN SISTEM MERIT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  0859		Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Ted h/R.12.177.1
  Penerbit	Program Doktor Ilmu Ekonomi Unpad : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	xvii,;337 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Ted h
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	banyak melibatkan masyarakat disertai dengan beban
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Sudrajat Tedi

• Salah satu isu sentral dalam pelaksanaan promosi jabatan adalah menempatkan profil pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tertentu yang sesuai dengan tingkatan jabatannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), upaya untuk pengembangan karier bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan melalui perjenjangan pengisian jabatan struktural dengan pendekatan sistem merit. Upaya untuk mengisi jabatan dilakukan melalui promosi jabatan yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPKD) yang bersinergi dengan Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang. Atas dasar itu, maka tulisan ini menjawab persoalan mengenai konsep hubungan kewenangan yang ideal antara Kepala Daerah dengan Sekretaris Daerah dalam kaitannya dengan promosi jabatan PNS di lingkungan Pemerintah KabupatenlKota berdasarkan asas netralitas dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem merit. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui uraian secara deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pasangan nilai yang dikonsepsikan dalam penetapan hubungan kewenangan antarjabatan melalui tahap inventarisasi hukum, sinkronisasi hukum dan penemuan asas-asas hukum. Pengumpulan data dilakukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selain itu dilakukan penelitian lapangan di 5 (lima) Pemerintah Daerah, yaitu di Pemerintah Kota Surakarta, Kabupaten Situbondo, Kota Bandung, Kabupaten Garut dan Kabupaten Lampung Utara. Dalam rangka menganalisis obyek pennasalahan, dilakukan pula perbandingan hukum dengan negara Singapura dan Russia. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif melalui logika deduktif dengan penyajian data secara comprehensive, all inclusive dan systematic. Dalam menganalisis data, digunakan beberapa jenis interpretasi meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpretasi menurut penetapan suatu ketentuan perundang-undangan (wet historische-interpretatiei. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pertama, hubungan kewenangan antara Kepala Daerah dengan Sekretaris Daerah meliputi 2 (dua) pola hubungan, sub­ ordinasi dan koordinasi. Pola hubungan tersebut menciptakan posisi dominan Kepala Daerah dalam mempergunakan kewenangannya. Atas dasar itu, terdapat implikasi hukum dalam pelaksanaan hubungan, pertanggungjawaban dan pengawasan tindakan pemerintah dalam konteks Hukum Administrasi; Kedua, Kebijakan manajemen kepegawaian belum terintegrasi dengan pola pengembangan karier nasional, sehingga diperlukan penguatan terhadap konsep management talent; dan Ketiga, subyek dan obyek netralitas belum diatur secara menyeluruh. Subyek yang dimaksud adalah pegawai ASN maupun pembuat kebijakan ASN yang notabene bukan pegawai ASN. Adapun obyeknya tidak hanya larangan ASN dalam kegiatan pemilihan umum, namun lebih luas pada setiap hubungan antarsubyek yang memiliki kepentingan politik dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi ASN dalam pemerintahan. Kedepannya, pengembangan manajemen kepegawaian diarahkan untuk menciptakan mekanisme yang berimbang, sehingga penerapan mekanisme promosi jabatan diarahkan pada gabungan antara seleksi secara terbuka dan tertutup dengan memperkuat keberadaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dengan didasarkan pada sistem penilaian yang terukur melalui assesment center, penggunaan teknologi yang transparan, banyak melibatkan masyarakat disertai dengan beban biaya yang rendah.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.