• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Kajian Hukum Implikasi Dari Asean Comprehensive Investment Agreement (ACIA) Terhadap Pengaturan Hukum Penanaman Modal Di Indonesia Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi Asean

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  D4517	D4517	Perpustakaan Sekolah Pascasarjana	Tersedia

• Perpustakaan	Sekolah Pascasarjana
  Judul Seri	-
  No. Panggil	D4517
  Penerbit	: Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kajian Hukum Implikasi Dari Asean Masyarakat Ekonomi Asean
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimanakah pengaturan hukum penanaman modal asing yang termuat dalam Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (ASEAN Comprehensive Investment Agreement / ACIA) tahun 2009 dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut; kedua, bagaimanakah implikasi dari ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) terhadap pengaturan hukum penanaman modal di Indonesia dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN dan ketiga, bagaimanakah konsep Penanaman Modal Asing (PMA) dalam hukum penanaman modal Indonesia dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN guna menyongsong Pembangunan Ekonomi Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum, yang menitik beratkan pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung oleh data primer berupa wawancara yang diperoleh dari penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang terkumpul dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini; Pertama, berdasarkan Pasal 1 (a) dan Pasal 2 Persetujuan ACIA tentang tujuan dari pembentukan ACIA maka pengaturan hukum penanaman modal asing dalam Persetujuan ACIA menganut suatu rezim penanaman modal yang “bebas dan terbuka” (a Free and Open Investment Regime) di ASEAN dalam rangka mencapai tujuan akhir dari integrasi ekonomi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Liberalisasi penanaman modal ASEAN tersebut juga didukung antara lain oleh Prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment) berdasarkan Pasal 5 ACIA dan Prinsip Perlakukan yang Sama (Most Favoured Nation Treatment/MFN Treatment) berdasarkan Pasal 6 ayat 1 ACIA yang keduanya merupakan prinsip hukum internasional yang banyak digunakan dalam berbagai perjanjian internasional. Disamping itu, pengaturan hukum penanaman modal asing dalam Persetujuan ACIA juga memuat “negara kesejahteraan”. Ini terlihat dalam Pembukaan Persetujuan ACIA dan Pembukaan Piagam ASEAN dan Pasal 1 (poin 5, 6 dan 11) Piagam ASEAN (ASEAN Charter).; Kedua, Implikasi dari Persetujuan ACIA tersebut maka Indonesia hendaknya harus berusaha menselaraskan pengaturan hukum penanaman modalnya sesuai dengan ketentuan ACIA. Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimana beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini sudah selaras dengan yang termuat dalam Persetujan ACIA walaupun pada bagian-bagian tertentu masih ada perbedaan dan perlu penyempurnaan ; Ketiga, Konsep penanaman modal asing (PMA) dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengandung konsep “liberalisasi terbatas” dengan adanya beberapa pengecualian diantaranya demi kepentingan nasional dan liberalisasi penanaman modal asing tersebut pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Pembukaan UU No. 25 tahun 2007, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat 1). Disamping itu, UU Penanaman Modal ini juga berlandaskan pada asas demokrasi ekonomi sebagaimana termuat dalam Pembukaan UU Penanaman Modal ini dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. ABSTRACT The problem in the present research was, first, how the legal provision of foreign investment set out in the 2009 ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) in a framework of ASEAN Economic Community is?; second, what the implications of ACIA on the legislation of investment in Indonesia in a framework of ASEAN Economic Community are?; and third, what is the concept of Foreign Investment in Indonesia’s law of investment in a framework of ASEAN Economic Community in order to welcome Indonesia’s economic development? The research was a legal one which is juridical-normative in nature, by approaches of legal history and legal comparison, focusing on secondary data obtained from library research and supplemented by primary data in form of interview obtained from a field research. The research specification was descriptiveanalytical. The collected data was then analyzed by a juridical-qualitative technique. The research findings were as follows: First, according to Article 1 (a) and Article 2 of ACIA Agreement on the goal of the establishment of ACIA, the legal provisions of foreign investment in ACIA Agreement uphold a free and open investment regime in ASEAN in a bid to realize the ultimate goal of economic integration in ASEAN Economic Community. The liberalization of the ASEAN investment is also supported by among others National Treatment in accordance with Article 5 of ACIA and Most Favoured Nation Treatment/MNF Treatment according to Article 6 paragraph 1 of ACIA, both being international legal principles widely applied in lots of international agreements. In addition, the legal provisions of foreign investment in ACIA Agreement also contains (welfare state”. It can be seen in the ACIA Agreement and ASEAN Charter preambles and in Article 1 (points 5, 6, and 11) of ASEAN Charter; second, the implication of ACIA Agreement is that Indonesia should endeavor to synchronize its legal provisions of investment to the provisions of ACIA. Based on the result of an analysis of the provisions in Law No. 25 of 2007 on Investment, some provisions have been synchronous with that in ACIA Agreement, though there are some parts which are dissimilar and thus need improvement; third, the concept of foreign investment under Law No. 25 of 2007 on Investment is a concept of “limited liberalization”, allowing some exemptions, such as in national interest, and the liberalization of foreign investment is in the end intended to realize people welfare (Preamble of Law No. 25 of 2007, Articles 5 and 6 point1). In addition, the Law of Investment is also grounded in economic democracy principle as contained in both Preamble of Law of Investment and Article 33 of the 1945 Constitution. Suteki-Tech.Com | Email Us | ©2004-Present Suteki Global Informatika

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.