• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

"Tata Kelola Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Studi Tentang Perilaku Aktor-Aktor Kepemerintahan Daerah Tahun 2005-2013)"

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  D4590	D4590	Perpustakaan Sekolah Pascasarjana	Tersedia

• Perpustakaan	Sekolah Pascasarjana
  Judul Seri	-
  No. Panggil	D4590
  Penerbit	: Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Tata Kelola Pemerintahan Daerah Provinsi Banten
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Implementasi otonomi daerah di Indonesia masih menyisakan banyak permasalahan. Paradigma governance yang diadopsi sebagai nilai baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada praktiknya masih berjarak dari idealitanya, tak terkecuali di Provinsi Banten. Sejumlah gejala patologis yang mewarnai perjalanan Banten sebagai daerah otonom baru pascaterbentuk pada tahun 2000, merepresentasi bukan hanya rendahnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan namun juga buruknya wajah tata kelola pemerintahan daerah. Berdasarkan latar belakang inilah penelitian yang bertujuan mengeksplorasi secara kualitatif tentang kondisi tata kelola pemerintahan daerah ini dilakukan dalam kerangka kerja governance evaluation (Bovaird dan Löffler, 2002). Pendekatan perilaku digunakan guna mendeskripsikan ragam perilaku dan faktorfaktor yang mendorong munculnya perilaku aktor-aktor kepemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Rondinelli (2006), yaitu: pemerintahan daerah, sektor privat, dan masyarakat sipil. Sedangkan eksistensi aktor-aktor tersebut dianalisis perannya sebagai konstituen, dimana interaksi yang terjadi antaraktor tersebut dipahami sebagai lingkungan yang menentukan karakteristik dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud teori multipel konstituensi (Connolly, Conlon, dan Deutsch,1980). Penelitian ini secara eksploratif berhasil mengungkap kondisi tata kelola pemerintahan daerah yang belum berorientasi pada isu-isu utama tata kelola pemerintahan daerah, sebagaimana tampak dari kondisi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kepercayaan publik, dan penghormatan pada proses-proses demokratis yang masih memprihatinkan. Kondisi ini secara nyata ditentukan oleh ragam perilaku aktor-aktor kepemerintahan daerah yang kurang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik sebagaimana dicirikan oleh perilaku elit pemerintahan daerah yang otoritanianistik, kooptatif, interventif, mempolitisasi birokrasi dan sumber daya negara, serta perilaku berburu rente. Demikian pula dengan perilaku sektor privat yang kolusif, nepotis, dan perilaku berburu rente yang menyebabkan terabaikannya hak-hak publik atas pembangunan daerah yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Di samping itu, pragmatisme di kalangan elemen masyarakat sipil ditunjukkan oleh perilaku memanfaatkan kelembagaan organisasi untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kolektif; serta perilaku memanfaatkan kesempatan dalam rangka mobilitas vertikal, baik secara ekonomi maupun politik. Terdapat ragam faktor berbeda yang teridentifikasi menentukan perilaku masing-masing aktor tata kelola pemerintahan daerah. Perilaku elit pemerintahan daerah misalnya, lebih banyak ditentukan oleh faktor personal, faktor yuridis, faktor budaya, dan faktor ekonomi. Sementara perilaku elit birokrasi lebih banyak ditentukan oleh faktor politik, dan faktor ekonomi. Kondisi penegakan hukum serta pengawasan dan pengendalian pembangunan yang lemah, teridentifikasi sebagai lahan bagi tumbuh suburnya perilaku kolusif dan nepotis di kalangan sektor privat. Sedangkan perilaku masyarakat sipil yang pragmatis terbentuk oleh lemahnya kemandirian ekonomi, rendahnya kesadaran, serta faktor budaya. Upaya memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui perbaikan perilaku aktor-aktor kepemerintahan daerah dan birokrasi yang lebih berorientasi pada terwujudnya isu-isu utama kepemerintahan daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara antara lain: (a) mewujudkan sistem pengendalian internal yang efektif; (b) memfasilitasi terbentuknya lembaga ad hoc semacam majelis kode etik di tingkat lokal; (c) mewujudkan nilai-nilai meritokrasi secara konsekuen dalam kebijakan kepegawaian daerah; (d) menghadirkan penyelia eksternal dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta pada tahap implementasi dan evaluasi; (e) mengoptimalkan efektivitas implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); (f) pengaturan yang rasional, obyektif, dan adil dalam kebijakan pemberian bantuan dana hibah bagi elemen-elemen masyarakat sipil; dan (g) pengawasan yang efektif disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas. Kata kunci: tata kelola pemerintahan, pemerintah daerah, perilaku ABSTRACT Implementation of regional autonomy in Indonesia still leaves many problems. The paradigm of governance which have been adopted as a new value in the local government system, is still not well-implemented, not least in the province of Banten. A number of pathological symptoms that characterized the journey of Banten as a new autonomous region post-formed in 2000, represent not only the low effectiveness of government but also the poor face of local governance. Based on this background, research that aims to explore qualitatively about the condition of local governance is done within the framework of governance evaluation (Bovaird and Löffler, 2002). Behavioral approaches are used to describe the various behaviors and factors that determine the behavior of local governance actors as Rondinelli (2006) meant, namely: local government elites, private sector, and civil society. While the role and interaction among the actors is analyzed as an environment that determines the characteristics and quality of local governance as referred to multiple constituency theory (Connolly, Conlon, and Deutsch, 1980). This explorative research has succeeded in revealing the condition of local governance that has not been oriented to the main issues of governance, as seen from the bad condition of transparency, accountability, participation, public trust, and respect for democratic processes. This condition is clearly determined by various behavior of local governance actors which is not compatible with the value of good local governance as characterized by authoritarian, co-optive, interventive, politicizing bureaucracy and state resources, and rent-seeking behavior among local government elites. Similarly, the collusive, nepotistic, and rent-seeking behavior of the private sector causes low quality of development. In addition, the pragmatism among civil society elements is demonstrated by the use of organizational institutions for private or collective gain; as well as opportunistic behavior in reaching vertical mobility, both economically and politically. There are various factors which are identified determined the behavior of each local governance actors. The behavior of local government elites is largely determined by personal factors, juridical, cultural, and economic factors. While the behavior of elite bureaucracy is more determined by political and economic factors. The malfunction of law enforcement and developmental control are identified as good medium for the growth of collusive and nepotistic behavior among the private sector. While pragmatic behavior among the elite of civil society is formed by weak economic independence, low awareness, and cultural factors. The efforts to improve the quality of local governance can be done through the improvement of the behavior of local government actors and bureaucracy that is more oriented to the realization of the main issues of local governance. This effort can be done by: (a) realizing an effective internal control system; (b) facilitate the establishment of an ad hoc institution such as a council of ethics at the local level; (c) realizing meritocracy values consequently in practice; (d) presenting an external supervisor in the procurement process, and at the implementation and evaluation stage; (e) optimizing the effectiveness of e-Procurement; (f) rational, objective and fair arrangements in grant-giving policies for civil society elements; And (g) effective supervision accompanied by strict and firm law enforcement. Keywords: governance, local government, behavior.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.