Detail Cantuman

No image available for this title

Text  

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Berbasis Mitigasi Bencana Di Kota Padang


Disertasi ini bertujuan mendeskripsikan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi berbasis mitigasi bencana di Kota Padang yang ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    D4600D4600Perpustakaan Sekolah PascasarjanaTersedia
  • Perpustakaan
    Sekolah Pascasarjana
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    D4600
    Penerbit : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    -
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    NONE
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Disertasi ini bertujuan mendeskripsikan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi berbasis mitigasi bencana di Kota Padang yang belum efektif dilaksanakan. Kota Padang sebagai salah satu kota yang memiliki tingkat kerentanan dan kerawanan yang tinggi terhadap ancaman gempa bumi tentu saja memerlukan upaya-upaya terhadap pengurangan resiko bencana gempa bumi tersebut. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang adalah menjalankan kebijakan penanggulangan bencana didasarkan pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang penanggulangan bencana.Teori yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah yang dikemukakan oleh Gerston (2008) yang mengemukakan bahwa keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan tersebut ditentukan oleh empat faktor yaitu translation ability, resources, limited number of player dan accountability. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif interpretatif, dengan sumber data ada dua yaitu data primer dan sekunder, sedangkan analisis data menggunakan analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi yang berbasis mitigasi bencana di Kota Padang belum berjalan secara efektif, hal ini disebabkan oleh lemahnya kemampuan personal dan kapasitas dari penyelenggara kebijakan dalam menterjemahkan kebijakan ke dalam hal-hal yang bersifat teknis, keterbatasan anggaran sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya sarana dan prasarana yang ada. Selain itu, dissinkronisasi antara stakeholder kebencanaan masih tergolong besar, BPBDPK sebagai leading sector belum mampu menjalankan fungsi komando dan koordinasi dengan baik serta lemahnya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh SKPD terkait. Kesimpulan dari penelitian ini adalah aktor pemerintah merupakan unsur yang dominan dan memegang peranan strategis dan penting dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi berbasis mitigasi bencana. Sehingga dalam menjalankan program/kegiatannya melibatkan pihak lain seperti masyarakat dan swasta.

    Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Bencana, Mitigasi Bencana, Gempa Bumi

    ABSTRACT

    The purpose of thesis is to examine the implementation of mitigation-based disaster relief policy of earthquake in Padang. Padang is a city with a high level of vulnerability to earthquake. The effort taken by Padang Government to reduce earthquake risk is among others the issuance Regional Regulation No. 3 Year 2008 concerning Disaster Management. Nevertheless its implementation is still not as expected. Theory used in this research is according Gerston, (2008). The shows that the success and failure of the policy implementation are determined by four prerequisites: translation ability, resources, limited number of players, and accountability. The method used in this study is descriptive interpretive approach, with primary and secondary data sources; meanwhile the data analysis uses interactive model. The results indicate that the implementation of existing disaster management policies has not been effective due to the still-low personal capacity of the policy implementer, and the desynchronization of disaster-related stakeholders. BPBDPK as a leading sector has not performed the command and coordination functions well; the weak accountability of relevant Regional Work Units (SKPD) causes the policy implementation ineffective. The conclusion of this research is that government actors are the dominant element and play a strategic and important role in the implementation of disaster mitigation disaster mitigation policy. So in running the program / activities involve other parties such as community and private.

    Keywords: policy implementation, disaster management, disaster mitigation, earthquake
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi