• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Implementasi Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer Untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  D4620	D4620	Perpustakaan Sekolah Pascasarjana	Tersedia

• Perpustakaan	Sekolah Pascasarjana
  Judul Seri	-
  No. Panggil	D4620
  Penerbit	: Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori 2 Pada Bidang Pendidikan Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan) yang dilatarbelakangi oleh adanya berbagai permasalahan keberadaan tenaga Honorer di Instansi Pemerintah yang dalam proses pengangkatannya (Tenaga Honorer menjadi CPNS) di Indonesia selalu menjadi polemik dan isu nasional. Dalam pelaksanaan (implementasi)nya masih ditemukan ketidaksesuaian. Pola pengangkatan tenaga honorer masih diwarnai oleh kebijakan politis, ‘family system’, serta janji politik dari Kepala Daerah dan Anggota Legislatif serta rawan adanya berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan semangat reformasi birokrasi, serta tidak berbasis pada keahlian atau kompetensi secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang mengemukakan 6 (enam) faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan khususnya dalam kaitannya dengan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon PNS. Keenam faktor tersebut adalah standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi ekonomi, lingkungan sosial dan politik dan disposisi (sikap) para pelaksana. Penelitian ini mengkhususkan pada implementasi pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di bidang pendidikan yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan dan mengolah data primer (hasil wawancara dengan informan yang relevan) dan data sekunder (berupa laporan tertulis, peraturan perundang-undangan serta karya-karya tulis yang mendukung data primer). Data diolah dengan tahapan validasi data dan penafsiran data, dan dianalisis dengan teknik triangulasi data (reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS pada bidang pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir belum sepenuhnya mendukung terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dari pengangkatan tersebut. Dari 6 (enam) faktor Implementasi kebijakan, 3 (tiga) faktor, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana telah dilaksanakan dengan baik, Sedangkan faktor lainnya; komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Tenaga Honorer, Merit System, Pegawai Negeri Sipil ABSTRACT This study is conducted to discuss about the Implementation of the Recruitment Policy of Temporary Employees to be Civil Servant Candidates (A Case Study of the Recruitment of Temporary Employees 2nd Category to be Civil Servant Candidates in the field of Education in The Komering Ilir Regency, South Sumatra Province). The background of this research was that there were many problems still found regarding temporary employees as well as the recruitment process in the government institutions. The recruitment process of temporary employees to be Civil servant candidates has always been a national issue and polemic. Its implementation is often polluted by collusion and nepotism. The pattern of the temporary employees recruitment often influenced by political discretion, ‘family system’, sectoral ego, commercialization and as part of fulfilling political promises from the executive (head of regencies, mayors, etc) and legislative members as well. Technically, the careless and reckless recruitment showed that it is not suitable according to the spirit of bureaucratic reformation and is not based on competencies and expertise. In this study, the researcher applied the Implementation Theory of Van Meter and Van Horn (1975) whom had stated 6 (six) factors which determined the success of policy implementation, specifically the Recruitment of Temporary Employees to be Civil Servant Candidates. Those six factors are; standards and objectives, resources, interorganizational communication and enforcement, characteristics of the implementing agencies, economic, social and political conditions and the disposition of implementors. This research is being specific on the implementation of the recruitment policy of temporary employees to be civil servant candidates in the field of education located in the Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra Province. The study applied qualitative method and collecting primary datas (interview results from relevant and purposively appointed informants) and secondary datas (written reports, legislations and regulations which supporting the primary datas). Questions in the interview were compiled referring to the theory of implementation from Van Meter and Van Horn (1975). Datas were processed in two stages (data validation and data interpretation). Analysis were using the data triangulation technique (reduction, presentation and withdrawing conclusions). The results of the study showed that the implementation of recruitment policy of temporary employees to be civil servant candidates in the field of education in Ogan Komering Ilir Regency has not yet fully and succesfully supported the objectives of the recruitment itself. Out of 6 (six) factors of the policy implementation, there are three factors in which have been running according to the theory, namely standards and objectives, resources and the characteristics of the implementing agencies. The other three, which are; interorganizational communication and enforcement, economic, social and political conditions and the disposition of implementors haven’t yet going according to the guideliness and Implementation Theory mentioned above. Keywords : Policy Implementation, Temporary Employees, merit system, Civil Servant

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.