• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Di Indonesia

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  D4627	D4627	Perpustakaan Sekolah Pascasarjana	Tersedia

• Perpustakaan	Sekolah Pascasarjana
  Judul Seri	-
  No. Panggil	D4627
  Penerbit	: Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	implementasi kebijakan, tax amnesty administrasi perpajakan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Masalah pokok penelitian ini adalah apakah implementasi kebijakan tax amnesty sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tahun 2016 dapat mendukung program Pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian qualitative content analysis, dengan jenis pendekatan studi kasus, khususnya studi kasus mengenai implementasi tax amnesty di Indonesia tahun 2016. Penelitian ini terutama menggunakan data sekunder yang berasal dari 2.733 artikel berita tentang tax amnesty dari portal media online. Peneliti juga menggunakan data tambahan dari hasil wawancara dengan informan yang berkompeten dalam kebijakan tax amnesty. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan tax amnesty di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 secara keseluruhan dapat mendukung program Pemerintah, yaitu dapat memperluas basis data perpajakan yang menjadi salah satu modal pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak di masa datang, serta melakukan reformasi administrasi perpajakan. Namun salah satu tujuan kebijakan tax amnesty, yaitu repatriasi harta belum berhasil mencapai target, sehingga lebih banyak deklarasi aset dalam negeri dibanding repatriasi. Sedangkan konsep baru yang ditemukan dalam penelitian ini adalah rentang kendali organisasi perlu ditambahkan sebagai kategori tersendiri yang terpisah dari kategori karakteristik organisasi pelaksana. Kata kunci : implementasi kebijakan, tax amnesty, repatriasi, reformasi administrasi perpajakan, rentang kendali organisasi. ABSTRACT The main problem of this study is whether the implementation of tax amnesty policy according to Law Number 11 of 2016 on tax amnesty in Indonesia in 2016 can support the achievement of the Indonesian Governmental program. Theory of public policy was applied in the study. The qualitative research method was applied, using case study approaches, using case study approaches. This study primarily uses secondary data derived from 2,733 news articles about tax amnesty from the online media portal. Researchers also use additional data from interviews with informants who are competent in tax amnesty policy. The study shows that the implementation of tax amnesty policy in Indonesia according to Law No. 11 of 2016, in general, had only achieved moderate results. Even though the tax amnesty policy implementation can expand the tax database and potentially increase government's tax revenue in the future but one of the purposes of the tax amnesty policy, namely the repatriation of the property has not achieved optimal results, resulting in more declaration of domestic assets than repatriation. Furthermore, the study demonstrates an original finding in term of the span of control as it shows that the organization span of control should exist independently as a separate dimension from the organizational characteristics of the policy implementation. Keywords: policy implementation, tax amnesty, repatriation, tax administration reform, span of control.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.