• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Politik Hukum Perlindungan Hak Atas Pekerjaan Terhadap Transeksual Berdasarkan UUD 1945

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  D4642	D4642	Perpustakaan Sekolah Pascasarjana	Tersedia

• Perpustakaan	Sekolah Pascasarjana
  Judul Seri	-
  No. Panggil	D4642
  Penerbit	: Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Tanggung Jawab Negara
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Disertasi ini berkaitan dengan kebijakan hukum tentang perlindungan hak atas pekerjaan terhadap orang-orang transeksual berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup analisis tentang tanggung jawab negara terhadap hak atas pekerjaan orang-orang transeksual. Transeksual adalah mereka yang ingin hidup sebagai anggota jenis kelamin yang berbeda dari jenis kelamin kelahiran mereka. Disertasi ini fokus pada transeksual laki-laki ke perempuan yang di Indonesia dikenal sebagai “waria”. Alasan utama untuk memilih topik ini karena transseksual mendapatkan kesulitan dalam pemenuhan hak atas pekerjaan, terutama di sektor formal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang menganalisa masalah hukum, melalui prinsip dan norma hukum. Selain itu, ia menggunakan doktrin hukum dan keputusan pengadilan untuk menyediakan analisis yang komprehensif. Setelah melakukan analisis yang komprehensif, disertasi ini menyimpulkan: Pertama, aksesibilitas hak atas pekerjaan belum terbuka bagi transseksual, disebabkan alasan identitas gender mereka. Kedua, perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan orang-orang transeksual di sektor formal belum menjadi prioritas baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maupun Pemerintah. Terlebih lagi hal ini telah diperparah oleh kurangnya pemahaman mereka terkait dengan kondisi psikologis dari orang-orang transeksual sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran hukum akan hak atas pekerjaan orang-orang transeksual. Ketiga, secara formal, prinsip kesetaraan belum dapat memastikan terbuka akses hak atas pekerjaan transeksual. Lebih lanjut, direkomendasikan: Pertama, meningkatkan fungsi pengawasan pada tenaga kerja, dan mencabut peraturan tentang persyaratan kerja yang diskriminatif dan praktiknya. Kedua, perlunya memberikan pendidikan tentang identitas gender dan kondisi psikologis orang-orang transeksual agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik untuk meningkatkan kesadaran hukum anggota DPR dan Pemerintah. Ini akan mengarah pada peningkatan kebijakan dan peraturan tentang hak atas pekerjaan transeksual. Ketiga, tindakan afirmatif terhadap orang-orang transeksual sehubungan dengan akses hak tersebut, di sektor formal dapat mengambil bentuk pengakuan identitas gender mereka. Selanjutnya perlu mengatur mekanisme dan prosedur dalam kaitannya dengan perubahan seksual, memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang sedang dalam proses peralihan perubahan seksual. Kata Kunci : Hak Atas Pekerjaan, Tanggung Jawab Negara, Transeksual vi ABSTRACT This dissertation deals with legal policy of the right to work protection to transsexual people according to the amended 1945 constitution, that includes the analysis on state responsibility of right to work for transsexual people. Transsexual people are they who want to live as member of the opposite gender of their sexual birth. This dissertation puts focus on male to female who is in Indonesia are known as “waria”. The major reason for choosing this topic because transsexual people suffer from fulfillment of the right to work, especially in formal sector. This research uses juridical normative method, which analizes legal problem, through legal principles and norms. In addition, it uses legal doctrines and court decisions to provide the comprehensive analysis. After doing comprehensive analysis, this dissertation conclude: Firstly, the accessibility of the right to work is not yet open to transsexuals, because of their gender identity reason. Secondly, protection and fulfillment of rights to work of transsexual people in formal sector has not yet been the priority by both The House of Representative, as well as the Government. Moreover this has been worsened because of their lack of understanding in relation to psychological condition of transsexual people which lead to less legal awareness of rights to work of transsexual people. Thirdly, formally, the principle of equality has not yet ensure the open access of right to work of transsexual people. Further, it is recommended: Firstly, to enhance supervisory function on manpower, and to revoke regulation on discriminative working requirements and its practice. Secondly, it is necessary to give education about gender identity and psychological condition of transsexual people in order to give better understanding for enhancing legal awareness of member of The House of Representative and the Government. This would lead to improve policy and regulation on the right to work of transsexual people. Thirdly, the affirmative action toward transsexual people in regard to the access of such right, in formal sector could be take the form acknowledging of their gender identity. Furthermore it is necessary to regulate mechanism and procedure in relation to sexual changing, give and protection toward people who are in transitional process of sexual changing. Keywords: Right To Work, State Responsibility, Transsexual

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.