• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Tata Kelola Kolaboratif Dalam Mengoptimalkan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  D4660	D4660	Perpustakaan Sekolah Pascasarjana	Tersedia

• Perpustakaan	Sekolah Pascasarjana
  Judul Seri	-
  No. Panggil	D4660
  Penerbit	: Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Permasalahan yang dijadikan obyek penelitian adalah tata kelola kolaboratif lintas sektor dalam mengoptimalkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Permasahan tersebut dipilih karena pencapaian tujuan, target dan sasaran SPM belum optimal terutama karena terbatasnya berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah dan terfragmentasinya penyelenggaraan layanan. Model kerangka kerja teoritis utama tata kelola kolaboratif lintas sektor menjanjikan optimalisasi pencapaian SPM jika dilaksanakan dengan kaidah-kaidah dan dipenuhinya prasyarat-prasyarat pada kondisi antesenden dan dilakukan dengan proses yang benar akan menghasilkan outcomes yang diharapkan oleh lembaga inisiator dan anggota jaringan kerjanya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. informan penelitian terpilih sebanyak 18 orang, dengan menggunakan Purposive Sampling Technique. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan dari buku-buku dan jurnal-jurnal nasional dan internasional terseleksi. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara mendalam, melalui telepon, dan observasi langsung ke lokasi Penelitian. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dan uji validitas trianggulasi. Model Kerangka kerja teoritis bersifat lintas sektor, multi level dan multi actor, ,melibatkan lembaga Pemerintah dan non Pemerintah membutuhkan prasyarat kehandalan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam membangun dan mengelola jaringan kerja Untuk dapat diterapkan secara efektif, Titik kritis berada pada elemen Kondisi antecedent membutuhkan penambahan sub elemen Pra Kondisi pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga inisiator dengan sub sub elemen (1) pengembangan Modal Manusia (Human Capital) yang mahir dalam tata kelola kolaboratif, didukung oleh (2) Menerapkan sistem kolaborasi dan pelayanan berjenjang pada semua tingkatan pelayanan sejak di komunitas sampai ke tingkat pusat dan (3) pengelolaan data dan informasi terbuka sebagai basis pengetahuan bersama. Kata Kunci : Tata kelola kolaborasi; Jaringan Kerja; Kondisi Antesenden, Kepemimpinan; Standar Pelayanan Minimal. ABSTRACT The problem which is used as the object of the research is cross-sector collaborative governance in optimizing the achievement of social service minimum standards (SPM) in Social Agency of the West Java Province. The arrangement was chosen because the achievement of the goals, and targets of the SPM was not optimal, especially the limited variety of resources owned by the governments and fragmented service delivery. The main theoretical framework model for cross-sector collaborative governance promises to optimize the achievement of SPM if carried out with the rules and fulfillment of conditions in the antecedent conditions and carried out with the right process will produce the outcomes expected by the initiator institution and its network members. Research uses a qualitative approach. Selected research informants were 18 people, using Purposive Sampling Technique. Secondary data collection uses the study of literature from selected national and international books and journals. Primary data collection uses in-depth interview techniques, by telephone, and direct observation to the research location. Data analysis uses descriptive analysis method and triangulation validity test. The theoretical framework model is cross-sectoral, multi-level and multi-actor, involving government and non-governmental institutions requiring the prerequisites for the reliability of human resources in building and managing work networks. the addition of the Pre-Condition sub-element to the West Java Provincial Social Service as an initiator with sub-elements (1) the development of Human Capital which is proficient in collaborative governance, supported by (2) Implementing tiered collaboration and service systems at all levels of service from the community to the central level and (3) open data and information management as a shared knowledge base. Keywords : Collaborative governance; Networking; antecendant condition, Leadership; Minimum Service Standards.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.