• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Transformasi Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Hutan Tanaman Industri Bagi Swasta Di Provinsi Riau Tahun 2010 - 2015

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  D4663	D4663	Perpustakaan Sekolah Pascasarjana	Tersedia

• Perpustakaan	Sekolah Pascasarjana
  Judul Seri	-
  No. Panggil	D4663
  Penerbit	: Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Transformasi Perizinan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Penelitian ini membahas tentang transformasi hubungan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah dalam pemberian izin hutan tanaman industri bagi swasta, transformasi yang dimaksud juga menjelaskan tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari pemberian izin seperti terjadinya perubahan regulasi, perubahan kewenangan, perubahan nomenklatur, perubahan organisasi pemerintah serta perubahan kepentingan antara masyarakat dan perusahaan sehingga hal tersebut menjadi pemicu terjadinya konflik vertical dan konflik horizontal. Metode penelitian di dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan langsung, wawancara, dokumentasi, dengan unit analisis seluruh stakeholders yang terlibat dalam pemberian izin hutan tanaman industri bagi swasta serta penentuan informan dilakukan secara purposive. Hasil penelitian ditinjau dari dimensi restrukturisasi menunjukan bahwa perubahan pemilik kewenangan sektor kehutanan telah melewati tiga fase perubahan yaitu sejak masa orde baru kewenangan sektor kehutanan merupakan milik pemerintah pusat dan setelah reformasi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten namun sekarang kewenangan sektor kehutanan menjadi milik pemerintah pusat. Terkait dimensi partisipasi menunjukan pemerintah dan swasta tidak pernah melibatkan masyarakat kawasan hutan tanaman industri sebagai tim kerja pemberian izin, terkait dimensi isu-isu sumber daya menunjukan pemerintah Provinsi Riau masih belum optimal merangkul tokoh-tokoh masyarakat dan ahli untuk penyelesaian persoalan kehutanan, dari dimensi akuntabiltas menunjukan bahwa Kepala Daerah sebagai aktor yang menjadi kekuatan pendorong bagi para aktor lain untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya belum bersifat terbuka kepada publik. Terakhir dimensi kerjasama private and public sector menunjukan bahwa kehadiran perusahaan belum mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitaran konsesi hutan tanaman industri. Simpulan penelitian ini diperoleh bahwa transformasi hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum berjalan secara menyeluruh dalam pemberian izin hutan tanaman industri bagi swasta di Provinsi Riau sehingga perlu diperkuat dengan dimensi baru seperti intergovernmental relations, dimensi good governance yang terdiri dari aspek penegakan aturan hukum dan aspek pencegahan korupsi serta dimensi resolusi konflik. Kata kunci: Transformasi, Perizinan, dan Konflik ABSTRACT This study discusses transformation relations central and local government in granting in industrial plantation forest licenses to private sector, the transformation in question explains the negative impacts arising from licensing such as changes in regulations, changes in authority, changes in nomenclature and change government organizations and changes in interests between communities and companies so that it triggers vertical and horizontal conflicts. Research method used is qualitative method, data collection done by direct observation, interviews, documentation, with analysis unit of all stakeholders involved in industrial plantation forest licenses to private sector and determining purposively conducted informants. Results the study in terms dimensions restructuring show that change in owner of forestry sector authority has passed three phases of change, namely since new order period authority of forestry sector was property of central government and after reformation became property of district government but now again belongs to central government. Related to dimension of participation, government and private sector have never involved community in area of industrial forest plantations as a work permit licensing team, related to dimensions of resource issues shows that Riau Provincial government is still not optimal in embracing public figures and experts to solve forestry problems, from accountability dimension shows that Regional Head as an actor driving force for other actors to account for their performance is not yet open to the public. Finally, dimension private and public sector cooperation shows that the presence of the company has not been able to improve the welfare community in vicinity industrial timber concessions. Conclusions this study found that transformation the relationship central and local government has not been carried out comprehensively in granting of industrial plantation forest licenses to private sector in Riau Province so that it needs to be strengthened by existence of new dimensions such as intergovernmental relations dimension, good governance the dimensions consisting of law enforcement aspects and aspects of corruption prevention and the need for a dimension of conflict resolution. Keywords: Transformation, Licensing, and Conflict

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.