• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Implikasi Perumusan Ketentuan Hukum Pidana Administratif Di Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  D4672	D4672	Perpustakaan Sekolah Pascasarjana	Tersedia

• Perpustakaan	Sekolah Pascasarjana
  Judul Seri	-
  No. Panggil	D4672
  Penerbit	: Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Konsep kebijakan hukum Perbuatan Korporasi
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Penulisan disertasi ini dilatarbelakangi kebijakan hukum pidana dalam perundang-undangan pidana Indonesia yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana, namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi. Khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi di bidang lingkungan hidup. Hal ini bukan hanya dalam tataran teoritis, tetapi lebih jauh lagi dalam praktek hukum di peradilan pidana. Kenyataan dalam praktek peradilan pidana sangat sulit menemukan korporasi yang didakwa, dituntut, diadili dan dipidana sebagai subjek tindak pidana. Persoalan ini merupakan masalah kebijakan hukum pidana dalam perumusan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan terkait. Perumusan ketentuan pidana merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “in abstracto” sedangkan tahap kedua dan ketiga merupakan tahap penegakan hukum “in concreto”. Guna mengkaji berbagai persoalan dalam penelitian ini penulis menggunakan teori negara hukum sebagai grand theory, teori hukum pembangunan sebagai middle range theory dan teori kebijakan hukum pidana sebagai applied theory. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif terhadap data sekunder, yang diawali dengan inventarisasi hukum positif terkait dengan masalah yang diteliti, selanjutnya dilakukan sinkronisasi peraturan, meneliti asas-asas hukum dan sejarah hukum melalui kepustakaan serta perbandingan hukum dengan beberapa negara. Untuk melengkapi data sekunder tersebut ditambah dengan data primer yang diperoleh dari wawancara, kemudian dianalisis secara normatif kualitatif dengan melakukan penafsiran secara sistematis, otentik, teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan ketentuan hukum pidana administratif di bidang lingkungan hidup belum jelas dan tegas mengatur mengenai kriteria suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan korporasi dan pedoman pemidanaan terhadap korporasi. Implikasi dari perumusan ketentuan hukum pidana administratif tersebut terlihat dari praktek peradilan pidana yang menunjukkan majelis hakim gagal dalam menentukan kesalahan korporasi, sehingga menjadikan korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Konsep kebijakan hukum pidana administratif di bidang lingkungan hidup dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi harus mencantumkan keadaan tidak dapat dipidananya korporasi (criteria of immune for corporation). Di mana korporasi bisa menyatakan diri tidak bersalah dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya sepanjang telah melakukan langkah-langkah pencegahan yang dianggap perlu dalam terjadinya tindak pidana atau apabila telah mengambil langkah yang tepat untuk mencegah meluasnya resiko akibat terjadinya tindak pidana. Kemudian perlu mengkombinasikan antara pelanggaran norma administrasi yang merupakan ketentuan substitusi kesalahan korporasi (campuran). Abstract The background of this dissertation is based on criminal law policy in Indonesian criminal law which recognizes corporation as subject of criminal law and criminal responsibility, but has no significant influence on law enforcement against corporate crime. Especially the criminal acts committed by the corporation in the environmental field. This is not only in the theoretical level, but furthermore in the practice of law in criminal justice. The reality in the practice of criminal justice is very difficult to find corporations that are indicted, prosecuted, tried and sentenced as subjects of criminal offense. This issue is a matter of criminal law policy in the formulation of criminal provisions in the relevant legislation. The formulation of criminal provisions is a very strategic early stage of law enforcement process "in abstracto" while the second and third stages are the law enforcement stage "in concreto". To examine the issues on this research, I will be using the state law theory as grand theory, the theory of developmental law as the middle range theory and criminal law policy as applied theory. As for the research method, I will be using normative judicial approach to examine the secondary datas. To begin with, I will jot down all the existing legislation related to this issue, and synchronize them altogether. I will then take a closer look on the principle and history of these law through literature review and compare them with identical regulation in different countries. To complement the materials that I obtained through the secondary data, I will also collect primary data through interviews. Finally, I will combine all of these data and I will analyze them by qualitative-normative approach, which will be interpreted in a systematic, authentic and teleologic way. The results show that the formulation of the administrative criminal law provisions in the field of the environment is unclear and firmly regulates the criteria of an act is said to be the act of corporations and guidance against corporations. The implications of the formulation of the administrative criminal code provisions are evident from the practice of criminal justice which shows the judges failing in determining corporate wrongdoing, thus making corporations unaccountable for criminal liability. The concept of an administrative criminal law in the field of environment in relation to corporate criminal liability must include criteria of immune for corporation. Where a corporation can declare itself innocent in a criminal offense alleged to him insofar as it has taken preventative measures deemed necessary in the occurrence of a criminal act or if it has taken the right steps to prevent the spread of risk due to a criminal act. Then it is necessary to combine the violation of administrative norms which is a substitution provision for corporate fault (mixed).

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.