Detail Cantuman

No image available for this title

Text  

Efektivitas Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Perspektif Participatory Development Planning


Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah mereposisi kewenangan penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dari yang awalnya ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    D4673D4673Perpustakaan Sekolah PascasarjanaTersedia
  • Perpustakaan
    Sekolah Pascasarjana
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    D4673
    Penerbit : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    -
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    NONE
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah mereposisi kewenangan penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dari yang awalnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah menjadi berada dalam kewenangan pemerintah desa, sehingga pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dengan mengikutsertakan masyarakat. Namun dalam prakteknya, masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam keseluruhan proses perencanaan pembangunan desa. Atas dasar tersebut di atas, penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas perencanaan pembangunan desa dilihat dalam perspektif participatory development planning. Tempus penelitian dilakukan di tiga desa dengan tipologi yang berbeda yaitu Desa Dayeuh Luhur sebagai desa tertinggal/tradisional, Desa Kertawangi sebagai desa berkembang/pegunungan dan Desa Jayamekar sebagai desa berkembang/perkotaan.
    Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis eksploratif. Unit analisis yaitu organisasi dan aktor yang terlibat dan mengetahui perencanaan pembangunan desa di ketiga lokasi yang diteliti. Penentuan informan dilakukan dengan cara purposive sampling. Pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan focus group discussion. Analisis data mencakup tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan/verifikasi.
    Hasil penelitian menunjukan bahwa disrupsi perencanaan pembagunan desa dari model centralized development planning menjadi participatory development planning belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah desa, perencanaan pembangunan masih dimaknai sebagai aktifitas vertikal (tunduk pada kekuasaan atas/pemerintah daerah) bukan kepada perencanaan pembangunan yang responsif dan akomodatif terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat, implikasinya tidak hanya kepada gagalnya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, tetapi juga gagalnya menghadirkan masyarakat sebagai kekuatan sosial yang memiliki hak untuk menentukan arah pembangunan desa.
    Penelitian ini juga menghasilkan konsep baru efektifitas perencanaan pembangunan desa dalam perspektif participatory development planning yang mana efektifitas perencanaan pembangunan desa dibagi ke dalam 2 (dua) aspek yaitu aspek proses (process goals) dan aspek hasil (output goals). Aspek proses dicirikan dengan adanya perencanaan yang sistematis, transparan, akuntabel, serta adanya kesetaraan peran aktor. Aspek hasil dicirikan dengan output kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, komprehensif dan berkelanjutan.

    Kata Kunci: Desa, Perencanaan, Efektifitas, Participatoy Development Planning.

    ABSTRACT

    The implementation of Law No. 6 of 2014 on Villages has repositioned the rural development planning authority from the local government to the village government, so the village government is obliged to organize rural participatory development planning by involving the community throughout the process. But in practice, the community has not been fully involved in the whole rural development planning process. On the basis above, this study aims to analyze the effectiveness of rural development planning based on the perspective of participatory development planning. The research took place in the three different villages: Dayeuh Luhur Village as a traditional/underdeveloped village, Kertawangi Village as a developing-mountainous village and Jayamekar Village as a developing-urban village.
    This research uses a qualitative approach with explorative analysis method. The unit of analysis is all the organizations and actors involved and know the rural development in the three villages. Informant determination was done by purposive sampling. Data collection with in-depth interviews, observation, documentation and focus group discussions. Data analysis includes data reduction phase, data presentation, and conclusion/verification.
    The result of the research shows that the disruption of rural planning model from centralized planning into participatory planning is not fully implemented by the village government, development planning is still interpreted as a vertical activity (subject to local government) rather than the planning development that being responsive and accommodative to the demands and needs of the community, the implications shows it is not only failed to bring transparency and accountability but also it failed to present the community as a social capital that has the rights to determine the direction of rural development.
    This study also resulted in a new concept of the effectiveness of the rural development planning on the perspective of participatory development planning in which the effectiveness in the rural development planning is divided into 2 (two) aspects: the process goals and the output goals. Process goals are characterized by systematic, transparent and accountable planning, as well as the equality role among the actors. Effectiveness in the context of the output goals are characterized by results/output policy oriented to the interests of the community, comprehensive and sustainable.

    Keywords: Village, Planning, Effectiveness, Participatory Development Planning.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi